BERITA TERKINI
Ada Penilaian Profil Risiko dalam Pembebasan Cukai, Ini Alasannya
Anggota DPR Ini Khawatir Tarif PPN 12% Bikin RI Sulit Jadi Negara Maju
Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Pontianak
One on One, Petugas Pajak Beri Edukasi WP yang Masuk Daftar Sasaran
Demi Tingkatkan Investasi Asing , Prabowo Siap Kompromi soal Pajak
Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Kenaikan PPN: Menyehatkan APBN atau Malah Pukul Daya Beli Masyarakat?
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
Tarif PPN Perlu Dinaikkan, Sri Mulyani: Demi Jaga Kesehatan APBN
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil
Ada Penilaian Profil Risiko dalam Pembebasan Cukai, Ini Alasannya
Anggota DPR Ini Khawatir Tarif PPN 12% Bikin RI Sulit Jadi Negara Maju
Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Pontianak
One on One, Petugas Pajak Beri Edukasi WP yang Masuk Daftar Sasaran
Demi Tingkatkan Investasi Asing , Prabowo Siap Kompromi soal Pajak
Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Kenaikan PPN: Menyehatkan APBN atau Malah Pukul Daya Beli Masyarakat?
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
Tarif PPN Perlu Dinaikkan, Sri Mulyani: Demi Jaga Kesehatan APBN
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil
DDTC Logo
INTEGRASI DATA

Dirjen Pajak dan Dirjen Dukcapil Teken Perjanjian Kerja Sama Soal Data

Redaksi DDTCNews
Jumat, 20 Mei 2022 | 10.43 WIB
ddtc-loaderDirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (19/5/2022). FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Dirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perj...
ddtc-loaderPerjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018. Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, terutama terkait dengan NIK dan NPWP. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapi...
ddtc-loaderAdendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ada pula amanat Perpres 83/2021 yang mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Adendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (H...
ddtc-loaderMelalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Melalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan bas...
ddtc-loaderDirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (19/5/2022). FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderPerjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018. Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, terutama terkait dengan NIK dan NPWP. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderAdendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ada pula amanat Perpres 83/2021 yang mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderMelalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto data NIK KTP NPWP Ditjen Pajak Ditjen Dukcapil UU HPP Perpres 83/2021
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.