BERITA TERKINI
Ibu-Ibu Ramai Daftar NPWP, Ternyata Syarat Tender Makan Siang Gratis
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon
Jasa Pendidikan Indonesia Bebas PPN, Bagaimana Negara Lain di Asean?
Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta
Begini Perlakuan PPh bagi Lessor Atas Kegiatan Leasing
Cukai Minuman Berpemanis Mulai Dipungut Tahun Depan? Ini Kata DJBC
Batas Waktu Penyetoran PPh Atas Penjualan Saham Bakal Dipercepat
Pembebasan PPN di Indonesia Lebih Banyak Ketimbang Negara Lain
Hasil USKP Periode III/2024 Sudah Diumumkan! 450 Peserta Lulus
Ibu-Ibu Ramai Daftar NPWP, Ternyata Syarat Tender Makan Siang Gratis
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon
Jasa Pendidikan Indonesia Bebas PPN, Bagaimana Negara Lain di Asean?
Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta
Begini Perlakuan PPh bagi Lessor Atas Kegiatan Leasing
Cukai Minuman Berpemanis Mulai Dipungut Tahun Depan? Ini Kata DJBC
Batas Waktu Penyetoran PPh Atas Penjualan Saham Bakal Dipercepat
Pembebasan PPN di Indonesia Lebih Banyak Ketimbang Negara Lain
Hasil USKP Periode III/2024 Sudah Diumumkan! 450 Peserta Lulus
DDTC Logo
INTEGRASI DATA

Dirjen Pajak dan Dirjen Dukcapil Teken Perjanjian Kerja Sama Soal Data

Redaksi DDTCNews
Jumat, 20 Mei 2022 | 10.43 WIB
ddtc-loaderDirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (19/5/2022). FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Dirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perj...
ddtc-loaderPerjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018. Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, terutama terkait dengan NIK dan NPWP. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapi...
ddtc-loaderAdendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ada pula amanat Perpres 83/2021 yang mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Adendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (H...
ddtc-loaderMelalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
Melalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan bas...
ddtc-loaderDirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (19/5/2022). FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderPerjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak 2013 yang telah diperbarui pada 2018. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018. Tujuannya untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, terutama terkait dengan NIK dan NPWP. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderAdendum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yakni penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Ada pula amanat Perpres 83/2021 yang mengatur tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.
ddtc-loaderMelalui adendum tersebut, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. FOTO DJP/Direktorat P2Humas.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto data NIK KTP NPWP Ditjen Pajak Ditjen Dukcapil UU HPP Perpres 83/2021
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.