Tak Cuma Kumpulkan Data, Petugas Pajak Juga Tag Lokasi di Google Maps

MALINAU, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP), melalui unit vertikalnya, terus melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap wajib pajak. Salah satunya dilakukan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malinau, Kalimantan Utara belum lama ini. 

Kepala KP2KP Malinau Andika Setiawan menyampaikan pendataan lapangan yang dilakukan petugas kali ini berbeda dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tim KP2KP Malinau kali ini mendata wajib pajak dengan potensi pajak yang cukup besar sesuai dengan ketentuan dalam PP 23/2018. 

"Sebelumnya, tim KP2KP sudah melakukan pengumpulan target toko-toko yang berpotensi besar, yakni toko handphone, jual beli motor bekas, hingga apotek," ujar Andika dikutip dari keterangan pers Ditjen Pajak, Kamis (23/12/2021). 

Menariknya, kegiatan kunjungan lapangan ini tak sekadar pengumpulan data saja. Petugas pajak juga melakukan tagging lokasi usaha di Google Maps. Tagging lokasi dilakukan untuk mempermudah tim atau Account Representative (AR) KPP Pratama Tanjung Redeb di Kota Tarakan untuk melakukan kunjungan ulang serta menindaklanjuti data yang perpajakan yang ada. 

Kegiatan kunjungan lapangan kali ini dilakukan selama 2 jam. Tim KP2KP Malinau berhasil mengunjungi 7 toko yang berpotensi besar dalam penerimaan pajak. Salah satu lokasi yang didatangi adalah toko handphone yang ternyata memiliki cabang di Kabupaten Berau dan Kabupaten Tanjung Selor. Sayangnya, wajib pajak terindikasi tidak melakukan pembayaran pajak secara wajar.

Tim KP2KP Malinau memanfaatkan momen kunjungan lapangan tersebut untuk menjelaskan kewajiban perpajakan kepada 'kepala' toko. 

"Selain pelaporan pajak tiap tahun, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dengan tarif 0,5% dikalikan dengan penghasilan kotor atau omzet," jelas Ghani Zulfikar, salah satu pelaksana KP2KP Malinau.

Kegiatan penyuluhan lapangan memang menjadi salah satu tugas KP2KP. Setidaknya terdapat 7 fungsi yang diselenggarakan KP2KP. Pertama, melakukan pelayanan dan penyuluhan pajak. Kedua, menjadi tempat pendaftaran WP dan/atau pengukuhan PKP. Ketiga, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan.

Keempat, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan. Kelima, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP tertentu. Keenam, memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. Ketujuh, melaksanakan administrasi kantor. (sap)