BERITA TERKINI
Ilustrasi.
ASAHAN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatra Utara mulai mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2021.
Bupati Asahan Surya mengatakan pajak, termasuk PBB-P2, memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan daerah. Dia pun meminta seluruh jajarannya terus berupaya meningkatkan capaian penerimaan PBB-P2 setiap tahun.
"Saya mempunyai keyakinan yang besar bahwa penerimaan dari sektor PBB-P2 masih dapat dioptimalkan apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dengan berbagai sarana," katanya, dikutip pada Selasa (30/3/2021).
Surya mengatakan beberapa strategi untuk mengoptimalkan PBB-P2 misalnya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat berjalan melalui pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2, memverifikasi objek yang mengalami perubahan peruntukan, serta perbaikan data pada objek pajak di semua kecamatan.
Sementara dari sisi intensifikasi, dia meminta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan pola panutan untuk mendorong masyarakat patuh membayar pajak. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak akan meningkat jika masyarakat memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.
Tahun ini, Pemkab Asahan mendistribusikan 210.864 lembar SPPT PBB-P2 dengan ketetapan pajak mencapai Rp14,6 miliar. Surya lantas meminta camat dan kepala desa segera menyerahkan SPPT tersebut kepada wajib pajak.
Dia juga berpesan agar camat dan kepala desa turut menyosialisasikan pentingnya membayar pajak daerah ketika menyerahkan SPPT. Menurutnya, masyarakat juga harus diyakinkan pajak yang dibayarkan tersebut akan dikelola secara akuntabel dan transparan.
Soal metode pembayarannya, Pemkab Asahan telah menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan wajib pajak membayar PBB-P2 secara online. Selain transfer perbankan, wajib pajak kini dapat membayar PBB-P2 melalui Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Link Aja, Gopay, serta Payfazz.
"Saya juga berharap kepada para UPT penagihan pajak daerah serta petugas penagih agar lebih serius dalam penagihan PBB-P2, baik tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB-P2 apabila ada, sehingga target yang telah ditentukan dapat terealisasi," ujarnya, seperti dilansir kabarsumbar.com. (kaw)
