SOSIALISASI TAX AMNESTY

Bangun Infrastruktur, Jokowi Butuh Rp4.900 Triliun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 Agustus 2016 | 16:24 WIB
Bangun Infrastruktur, Jokowi Butuh Rp4.900 Triliun Presiden Jokowi di Sosialisasi Tax Amnesty, Bandung (Foto: Setkab.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur guna mendukung perekonomian nasional. Walau demikian, persoalan infrastruktur kerap kali mengakibatkan biaya logistik menjadi lebih tinggi, sebagai imbasnya harga barang akan semakin lebih mahal.

Presiden Joko Widodo mengingatkan saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia lantaran infrastruktur dalam negeri belum siap sepenuhnya. Menurutnya, Indonesia harus bisa berkompetisi dengan negara lain.

“Kita membutuhkan Rp4.900 triliun tapi dari APBN kita hanya bisa suplai Rp1.500 triliun dalam 3 tahun, masih kurang Rp3.400 triliun, dari mana sisanya? Ya dari tax amnesty, arus investasi masuk yang kita harapkan dari tax amnesty,” tuturnya saat menghadiri sosialisasi tax amnesty di Bandung, Senin (8/8).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Presiden menambahkan tax amnesty telah menjadi sentimen positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, sebelum program tax amnesty dimulai pada triwulan I/2016 lalu pertumbuhan ekonomi berada di level 4,94%, setelah tax amnesty mulai berjalan pada Juli 2016 pertumbuhan ekonomi triwulan II/2016 naik menjadi 5,18%.

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi wajib pajak mengikuti tax amnesty lantaran di tahun 2018 mendatang Indonesia sepakat memberlakukan automatic exchange of information (AEoI) bersama dengan negara-negara lain.

“Tidak ada yang bisa menyembunyikan hartanya, karena semua lembaga keuangan baik dari dalam maupun luar negeri sudah terbuka,” imbuhnya seperti dikutip lama resmi sekretariat kabinet.

Baca Juga:
Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

Presiden mengaku telah mengantongi informasi dana warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri, seperti di Hong Kong, Singapura, Swiss dan sebagainya.

Presiden menginginkan dana tersebut bisa kembali pulang kampung ke Indonesia melalui program tax amnesty dan bermanfaat nyata bagi pembangunan Indonesia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

BERITA PILIHAN