BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Jasa penyelenggaraan pendidikan yang berhak mendapatkan pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49/2022 harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di antaranya telah mendapatkan izin pendidikan.
Izin pendidikan, baik formal maupun nonformal, dapat diperoleh dari pemerintah pusat ataupun pemda sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terdapat 4 jenis jasa penyelenggaraan pendidikan formal yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.
"…meliputi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi oleh satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan formal dari pemerintah pusat atau pemda sesuai dengan kewenangannya," bunyi Pasal 16 ayat (4) PP 49/2022, dikutip pada Minggu (18/12/2022).
Sementara itu, pendidikan nonformal berizin yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN antara lain pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Selanjutnya, jasa pendidikan juga bisa tidak mendapatkan fasilitas PPN bila jasa tersebut merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari penyerahan barang dan jasa lainnya.
"Jasa pendidikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ... tidak termasuk jasa pendidikan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan barang dan/atau jasa lainnya," bunyi Pasal 16 ayat (6) PP 49/2022.
Untuk diketahui, jasa pendidikan sebelumnya dikecualikan dari PPN sesuai dengan Pasal 4A UU PPN. Namun, dengan ditetapkannya UU HPP, jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak (JKP) yang dikecualikan dari PPN.
Pada UU PPN yang belum direvisi melalui UU HPP, jasa pendidikan yang dikecualikan dari PPN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan luar sekolah. (rig)
