Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

AAJI akan Ajukan Uji Materiel UU PPh yang Diubah UU Cipta Kerja

A+
A-
1
A+
A-
1
AAJI akan Ajukan Uji Materiel UU PPh yang Diubah UU Cipta Kerja

Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berencana untuk mengajukan uji materiel atas Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang diubah melalui UU 11/2021 tentang Cipta Kerja.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan perubahan Pasal 4 ayat (3) huruf e mengenai pengecualian pembayaran perusahaan asuransi dari objek pajak tersebut cenderung kontraproduktif terhadap tumbuh kembang industri asuransi jiwa.

"Sebagaimana diketahui, industri asuransi jiwa itu masih kecil tingkat penetrasi dan densitasnya. Mestinya dikembangkan dan ditopang dengan kebijakan yang sifatnya membantu," ujar Togar, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Seperti diketahui, pada Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja mengatur pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Dengan demikian, hanya pembayaran dari perusahaan asuransi yang dilakukan karena kondisi itu saja yang dikecualikan dari objek pajak. Asuransi dwiguna yang dahulu dikecualikan dari objek pajak juga dihapus pada Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja ini.

Dengan perubahan pada pasal tersebut, maka akan ada pembayaran dari perusahaan asuransi yang dahulu bukan objek pajak menjadi objek pajak. Togar mencontohkan, ada seorang nasabah yang berencana melaksanakan umroh pada 5 tahun yang akan datang.

Baca Juga: Soal Omzet Tidak Kena Pajak untuk WP OP UMKM, DJP: Wujud Keberpihakan

Nasabah tersebut membeli asuransi jiwa endowment dengan kontrak 5 tahun. Biaya umroh dicontohkan sebesar Rp25 juta dan perusahaan asuransi mengenakan premi sebesar Rp4 juta.

Ketika kontrak asuransi jiwa endowment tersebut berakhir, nasabah akan memperoleh Rp25 juta dengan perincian total premi sebesar Rp20 juta dan gain sebesar Rp5 juta.

"Rp5 juta gain tersebut menurut UU Cipta Kerja dikenakan PPh walaupun tujuan nasabah untuk aktivitas keagamaan. Ini karena UU Cipta Kerja yang tidak dikenakan pajak adalah untuk yang meninggal, sakit, kecelakaan, dan beasiswa," ungkapnya.

Baca Juga: 5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Menurut Togar, hal ini tidak hanya membebani wajib pajak selaku nasabah, melainkan juga perusahaan asuransi. Togar mengatakan perusahaan asuransi harus menyiapkan sistem IT guna mematuhi ketentuan baru ini. Hal ini menambah biaya bagi perusahaan asuransi.

Togar mengatakan AAJI akan mengajukan permohonan uji materiie kepada Mahkamah Konstitusi (MK) secepat mungkin. "Perusahaan sudah banyak yang ditanyai pemegang polis. Perusahaan juga perlu kepastian untuk menyiapkan sistemnya bila memang UU harus diterapkan," ujarnya. (Bsi)

Baca Juga: KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya
Topik : AAJI, Uji Materiil, UU PPh, UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, asuransi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sistematika UU Pajak Penghasilan Terbaru

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 08 September 2021 | 12:02 WIB
PP 91/2021

Siapa Pemotong PPh Final Bunga Obligasi? Simak di Sini

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran