UU Cipta Kerja Dukung DJP Mempercepat Reformasi Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – UU Cipta Kerja yang turut mengatur aspek perpajakan bakal mendorong Ditjen Pajak (DJP) makin aktif merespons perubahan lanskap perekonomian dan program ekonomi pemerintah.

Direktur Intelijen Perpajakan DJP Pontas Pane mengatakan UU Cipta Kerja menuntut otoritas pajak untuk mereformasi sistem perpajakan yang dapat mendukung tujuan negara, yakni peningkatan daya tarik investasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Pajak itu selalu dinamis karena menyangkut seluruh aktivitas unit kegiatan berusaha. Kebijakan perpajakan pada UU Cipta Kerja ini menjadi bagian menarik yang mendorong reformasi di DJP ke depan, pajak harus cepat untuk mengikuti," katanya, Kamis (28/1/2021).

Pontas menuturkan keberadaan UU Cipta Kerja tidak melulu hanya diikuti dengan fasilitas, melainkan juga berbagai program dan reformasi yang diperlukan dalam berbagai aspek seperti kepatuhan, ekstensifikasi, hingga penegakan hukum.

DJP saat ini telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perubahan kategorisasi wajib pajak menjadi wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan dalam program pengawasan berbasis kewilayahan.

Konsep kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance juga dikembangkan oleh DJP sehingga otoritas pajak bersama wajib pajak dapat memiliki hubungan saling percaya demi menciptakan kolaborasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Dari sisi penegakan hukum, DJP berupaya untuk mengembangkan sistem penegakan hukum berbasis IT melalui e-audit. Harapannya, e-audit dapat mengurangi persepsi negatif dari wajib pajak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

"Melalui e-audit kami ingin membangun persepsi kalau diperiksa itu adalah untuk mengklarifikasi berdasarkan data, bukan berdasarkan sangkaan," ujar Pontas. (rig)