Pemerintah Kaji Usulan Relaksasi PPh Final Atas Sewa Mal

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengkaji usulan dunia usaha untuk memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final atas sewa toko di mal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pemulihan sektor ritel dari tekanan pandemi Covid-19, termasuk memberikan insentif pajak. Misalnya, saat ini pemerintah telah memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko ditanggung pemerintah (DTP).

"Sektor ritel tentu masih meminta beberapa fasilitas lain yang terkait dengan PPh. Pemerintah akan catat dan mengkaji," katanya, Rabu (8/9/2021).

Airlangga mengatakan pelaku usaha telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan relaksasi PPh final atas sewa mal. Jokowi pun memerintahkan kementerian teknis untuk mengkaji usulan tersebut.

Sejak tahun lalu, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah meminta pemerintah memberikan insentif pajak untuk membantu meringankan beban pelaku usaha di mal. Usulan insentif tersebut di antaranya pembebasan PPh final dan PPN atas sewa toko.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan PMK 102/2021 yang mengatur PPN yang terutang atas penyerahan jasa sewa ruangan/bangunan kepada pedagang eceran akan ditanggung pemerintah. Insentif PPN atas sewa DTP tersebut berlaku selama 3 bulan, sejak masa pajak Agustus hingga Oktober 2021.

Meski demikian, belum ada respons atas usulan insentif PPh final atas sewa mal.

Selain insentif pajak, pelaku usaha juga mengusulkan sejumlah relaksasi kepada Jokowi untuk mempercepat pemulihan sektor ritel. Airlangga menyebut usulan itu yakni mengenai evaluasi basis penghitungan royalti musik, serta relaksasi peraturan bisnis waralaba.

"Presiden meminta regulasinya disesuaikan agar lebih fleksibel," ujarnya. (sap)