TIPS NPWP

Cara Mudah Mendapatkan NPWP

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Januari 2020 | 18:37 WIB
Cara Mudah Mendapatkan NPWP

MEMBAYAR pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Namun, sebelum melaksanakannya, wajib pajak harus terlebih dahulu membuat tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang di Indonesia dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Lantas bagaimana cara mendapatkan NPWP itu? Pertama, untuk wajib pajak (WP) orang pribadi atau karyawan harus terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi bisa diunduh di sini. Setelah itu, wajib pajak harus melengkapi dokumen pendaftaran.

WP Orang Pribadi
BAGI wajib pajak orang pribadi atau warga negara Indonesia (WNI), dokumen yang dilampirkan hanya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, wajib pajak orang pribadi asing melampirkan fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Baca Juga:
Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dokumen yang harus dilampirkan tidak hanya fotokopi identitas diri, tetapi juga melampirkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan jenis dan tempat kegiatan usaha.

Adapun, wajib pajak orang pribadi yang menjadi mitra dari penyedia jasa aplikasi online harus melampirkan keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online. Setelah itu, formulir dan dokumen lainnya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

WP Badan
SEPERTI wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan juga harus mengisi terlebih dahulu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran wajib pajak badan bisa diunduh di sini. Setelah itu, wajib pajak badan juga harus melengkapi dokumen pendaftaran.

Baca Juga:
Daftar NPWP Sendiri, Istri Tak Bisa Pilih Status sebagai Orang Pribadi

Untuk wajib pajak badan dengan status pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit, wajib melampirkan:

  1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
  2. Fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA.
  3. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik/bukti pembayaran listrik.

Sementara itu, wajib pajak badan yang tidak berorientasi pada profit, dokumen yang wajib dilampirkan hanya berupa fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW).

Adapun, wajib pajak badan dengan status pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk kerja sama operasi (joint operation), wajib melampirkan:

Baca Juga:
Dekati Implementasi Penuh NPWP 16 Digit, Belum Ada Update e-Faktur
  1. Fotokopi perjanjian kerja sama/akte pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi.
  2. Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP.
  3. Fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA.
  4. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

Tiga Opsi
SETELAH mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran, wajib pajak lantas membawa seluruh dokumen tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak memiliki tiga opsi untuk mendapatkan NPWP.

Pertama, mendatangi langsung KPP/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di dekat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Kedua, wajib pajak bisa juga mengirimkan formulir pendaftaran dan dokumen melalui pos. Ketiga, mendaftar secara online melalui laman e-registration Ditjen Pajak di sini dan mengunggah dokumen yang disyaratkan.

Di KPP/KP2KP, semua pelayanan atas permintaan NPWP berlangsung setiap hari pada jam kantor. Apabila semua dokumen persyaratan dibawa/terpenuhi, tidak sampai 15 menit, NPWP pun selesai dibuat. Demikianlah cara mengurus NPWP. Gampang kan? (Rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

13 Agustus 2021 | 00:43 WIB

Ellok Tenan

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Mei 2024 | 18:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Jumat, 03 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP Sendiri, Istri Tak Bisa Pilih Status sebagai Orang Pribadi

Jumat, 03 Mei 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dekati Implementasi Penuh NPWP 16 Digit, Belum Ada Update e-Faktur

Jumat, 03 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Begini Penentuan Tempat Tinggal saat Pendaftaran NPWP Orang Pribadi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI