DKI JAKARTA

Buat Warga Jakarta! Pemutihan Pajak Kendaraan Resmi Dimulai

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 09 April 2020 | 17:56 WIB
Buat Warga Jakarta! Pemutihan Pajak Kendaraan Resmi Dimulai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan pajak berupa pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di tengah pandemi virus Corona saat ini.

Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Dwi Wahyu Rahardjo mengatakan pemutihan pajak sudah bisa mulai diterapkan. Meski begitu, payung hukum yang mendasari kebijakan ini masih dalam proses.

“Pemutihan denda PKB sudah berlaku mulai Senin (6/4/2020). Artinya DKI Jakarta sudah bisa menerapkan penghapusan denda pajak kendaraan, te­tapi untuk payung hukumnya masih tahap proses,” ujar Dwi, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga:
Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Lebih lanjut, Dwi mengimbau agar masyarakat melakukan pembayaran pajak secara online. Bagi wajib pajak yang membayar secara online, lanjutnya, bukti pembayarannya akan diantar langsung ke rumah setiap wajib pajak.

Melalui kebijakan penghapusan sanksi ini diharapkan masyarakat lebih taat pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Terlebih saat ini daerah sangat membutuhkan pemasukan yang besar guna memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit, obat-obatan dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Unit PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Timur Iwan Syaefuddin mengatakan dari beragam jenis penerimaan pajak di Jakarta, hanya sektor PKB saja yang masih membuka kanal pembayaran.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Meski begitu, pemasukan dari sektor pajak ini terus menurun. "Penurunan tingkat pembayarannya mencapai 50% di 5 wilayah DKI Jakarta. Padahal, PKB masuk kategori pajak unggulan dan jadi pemasukan utama,” jelas Iwan.

Kondisi saat ini, lanjut Iwan sangat dilematis. Pasalnya, pemerintah saat ini membutuhkan banyak dana, tetapi di sisi lain masyarakat juga tengah menghadapi kondisi yang sulit. Untuk itu, Iwan mengimbau masyarakat tetap membayar pajak.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap membayar pajak dan memanfaatkan pembayaran pajak online, fokus dana kami saat ini untuk aspek kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Penghapusan denda pajak tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta saja. Pemerintah daerah lain lainnya juga mengambil kebijakan serupa selama masa tanggap darurat pandemic Covid-19.

Dilansir dari Metropolitan, pemutihan denda pajak juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat seperti Bekasi, Depok, Cikarang, Cinere, serta daerah Banten Tangerang, seperti Cikokol, Serpong, Cileduk, dan Ciputat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 November 2020 | 13:01 WIB

pemutihan denda pajak untuk DKI ber akhir sampai bulan apa thn 2020 ini ya pak?.

05 November 2020 | 13:00 WIB

pemutihan denda pajak untuk DKI ber akhir sampai bulan apa thn 2020 ini ya pak?.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita