INGGRIS

Wah, Rencana Kenaikan Pajak Dieksekusi Maret 2021

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Januari 2021 | 14:42 WIB
Wah, Rencana Kenaikan Pajak Dieksekusi Maret 2021

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (Foto: Toby Melville/thetimes.co.uk)

JAKARTA, DDTCNews - Wacana kenaikan tarif pajak di Inggris makin kuat terdengar menjelang pergantian tahun anggaran negara pada Maret 2021, seiring dengan pengeluaran belanja dalam jumlah besar untuk penanggulangan Covid-19.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan dirinya sudah mengadakan pembicaraan dengan PM Boris Johnson. Boris diharapkan menggunakan anggaran pada 3 Maret untuk mengumumkan perpanjangan dukungan pemerintah, termasuk cuti dan skema pinjaman bisnis.

"Pengeluaran Covid sebesar £280 miliar (Rp5.353 triliun) adalah hal benar untuk dilakukan, tapi seiring waktu kami harus mengendalikan keuangan negara," katanya seperti dikutip thetimes.co.uk, Senin (18/1/2021).

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Wacana kenaikan pajak untuk menambal anggaran negara mendekati kenyataan dengan munculnya beberapa opsi perubahan kebijakan pajak di Inggris. Sejumlah pejabat Depkeu menyebutkan perubahan kebijakan pajak tersebut menyasar korporasi dan pajak atas properti.

Petinggi otoritas fiskal Negeri Ratu Elizabeth menerangkan pemerintah tengah mendesain kebijakan untuk meningkatkan tarif PPh badan Inggris yang berlaku saat ini sebesar 19%. Kebijakan tersebut akan dirilis jika program vaksinasi berjalan lancar pada tahun ini.

Perubahan kebijakan pajak juga akan berlaku untuk sektor properti. Depkeu dilaporkan akan menghapus pungutan bea meterai dan pajak lokal untuk kepemilikan properti atau council tax. Kedua pungutan tersebut akan dihapus dan digantikan pajak properti yang berlaku secara nasional.

Baca Juga:
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Media Inggris menyebut dua rencana perubahan kebijakan pajak itu akan mendapatkan dukungan parlemen. Pasalnya, kenaikan tarif untuk PPh badan merupakan cara paling adil untuk meningkatkan pendapatan negara karena menyasar kepada entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Selain itu, konsolidasi fiskal juga dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran dalam jangka panjang. Lonjakan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi diproyeksikan membuat defisit anggaran menembus £395 miliar. Angka tersebut 7 kali lipat lebih besar dari defisit anggaran 2019/2020.

Proyeksi defisit anggaran 2020/2021 akan mencapai 19% dari produk domestik bruto (PDB) tahunan Inggris. Kalkulasi tersebut, seperti dilansir cityam.com, setara dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah pada era Perang Dunia II pada 1944/1945. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara