Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ulang Tahun ke-73, Pemkot Beri Pemutihan Denda Tunggakan PBB

1
1

Ilustrasi aplikasi PBB elektronik atau e-Pajak BPPKAD Kota Solo. (foto: Pemprov Jateng)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menerbitkan kebijakan pemutihan denda tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk pembayaran PBB yang dilakukan selama Juni 2019.

Kasubid Penagihan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Solo Widiyanto mengatakan pemutihan hanya berlaku untuk denda tunggakan. Dengan demikian, wajib pajak (WP) masih tetap diharuskan membayarkan pokok tunggakan.

“Nilai pokok tunggakan PBB tetap harus dibayarkan, baik sebelum penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2018, maupun sesudahnya,” ujarnya di Solo, seperti dikutip pada Kamis (23/5/2019).

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Berdasarkan regulasi yang berlaku hingga saat ini, WP yang mempunyai tunggakan PBB dikenai denda sebesar 2% dari nilai pajak. Adapun maksimal pengenaan denda adalah 30%. Hal ini dikarenakan maksimal pengenaan denda selama 15 bulan.

Tunggakan PBB di Kota Solo pada akhir 2018, menilik data BPPKAD, tercatat senilai Rp23,26 miliar. Adapun jumlah objek PBB yang sudah dilunasi sepanjang 2018 tercatat baru 86.496 objek dari total 138.130 objek. Nilai denda PBB pada tahun lalu tercatat senilai Rp1,39 miliar.

Pemutihan atau penghapusan denda PBB dilaksanakan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Beban pembayaran pokok dan denda PBB dianggap memberatkan WP. Dengan demikian, penghapusan denda PBB diharapkan membuat pembayaran lebih ringan.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

“Penghapusan denda berlaku untuk pembayaran mulai 1-30 Juni 2019. Sesudahnya, denda akan kembali dihitung,” imbuh Widiyanto, sembari mengatakan bahwa waktu dipilih bersamaan dengan momentum ulang tahun ke-73 Pemkot Solo pada Juni 2019.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap pemutihan denda PBB bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Dia pun berkeyakinan kepatuhan WP akan meningkat setelah ada kebijakan pemutihan denda tunggakan PBB ini.

“Dari pada bertahun-tahun PBB tidak terbayarkan karena dendanya terlalu besar, lebih baik kami putihkan saja sekalian. Jika tahun ini diputihkan, tahun depan Pemkot bisa mengambil manfaatnya,” katanya, seperti dilansir Republika. (kaw)

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa

“Nilai pokok tunggakan PBB tetap harus dibayarkan, baik sebelum penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2018, maupun sesudahnya,” ujarnya di Solo, seperti dikutip pada Kamis (23/5/2019).

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Berdasarkan regulasi yang berlaku hingga saat ini, WP yang mempunyai tunggakan PBB dikenai denda sebesar 2% dari nilai pajak. Adapun maksimal pengenaan denda adalah 30%. Hal ini dikarenakan maksimal pengenaan denda selama 15 bulan.

Tunggakan PBB di Kota Solo pada akhir 2018, menilik data BPPKAD, tercatat senilai Rp23,26 miliar. Adapun jumlah objek PBB yang sudah dilunasi sepanjang 2018 tercatat baru 86.496 objek dari total 138.130 objek. Nilai denda PBB pada tahun lalu tercatat senilai Rp1,39 miliar.

Pemutihan atau penghapusan denda PBB dilaksanakan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Beban pembayaran pokok dan denda PBB dianggap memberatkan WP. Dengan demikian, penghapusan denda PBB diharapkan membuat pembayaran lebih ringan.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

“Penghapusan denda berlaku untuk pembayaran mulai 1-30 Juni 2019. Sesudahnya, denda akan kembali dihitung,” imbuh Widiyanto, sembari mengatakan bahwa waktu dipilih bersamaan dengan momentum ulang tahun ke-73 Pemkot Solo pada Juni 2019.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berharap pemutihan denda PBB bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Dia pun berkeyakinan kepatuhan WP akan meningkat setelah ada kebijakan pemutihan denda tunggakan PBB ini.

“Dari pada bertahun-tahun PBB tidak terbayarkan karena dendanya terlalu besar, lebih baik kami putihkan saja sekalian. Jika tahun ini diputihkan, tahun depan Pemkot bisa mengambil manfaatnya,” katanya, seperti dilansir Republika. (kaw)

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa
Topik : Kota Solo, pemutihan, PBB, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO