Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Semua Negara Berebut Bagian yang Adil

A+
A-
4
A+
A-
4
Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Semua Negara Berebut Bagian yang Adil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut negosiasi terkait dengan konsensus pemajakan ekonomi digital sebagai sarana semua negara memperebutkan hak, terutama pajak penghasilan (PPh).

Sri Mulyani mengatakan digitalisasi telah menyebabkan batas-batas ekonomi antarnegara menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, semua negara mengharapkan konsensus global bisa menjadi solusi untuk mempertahankan basis pajak di wilayahnya, termasuk Indonesia.

"Pajak digital akan menjadi salah satu topik pembahasan penting antarnegara. Semua ingin merebut dan mendapat bagian dari pajak secara adil terutama income tax," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

Sri Mulyani mengatakan saat ini Indonesia mulai memungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) setelah mengesahkan UU 2/2020. Puluhan perusahaan telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE walaupun tidak berada di Indonesia.

Pemerintah, sambungnya, mulai menerima setoran PPN senilai Rp96 miliar dari 6 perusahaan yang ditunjuk pada gelombang I. Menurutnya, penerimaan pajak Indonesia akan terus bertambah seiring dengan tercapainya konsensus global dan meningkatnya potensi ekonomi digital Indonesia.

Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital senilai US$40 miliar atau meningkat 5 kali lipat dibandingkan posisi 2015. Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu sangat cepat sehingga berpotensi mendatangkan penerimaan negara sangat besar.

Baca Juga: Tiga Negara Ini Punya Tax Ratio Tertinggi di Eropa

Dalam 5 tahun ke depan, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi akan meningkat menjadi US$133 miliar. Potensi itu setara 2 kali lipat dari nilai ekonomi digital di Thailand.

"Kami melakukan upaya di forum internasional untuk perjuangkan kepentingan Indonesia, tidak hanya di perpajakan tapi juga dalam rangka meningkatkan kepatuhan," ujarnya.

Sebelumnya, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan konsensus pemajakan ekonomi digital akan molor hingga pertengahan 2021. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tetap mendukung tercapainya konsensus pajak digital tersebut. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Harap UU Cipta Kerja Bikin Kesadaran Pajak Meningkat

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, Sri Mulyani, PPh, PTE
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Kamis, 22 Oktober 2020 | 18:34 WIB
Sebetulnya keadaan adil itu merupakan hal yang relatif, namun disini lebih baik berharap kepada organisasi di atas yang lebih berwenang untuk membuat peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Keadilan mungkin bisa didapatkan ketika semua negara telah menyetujui aturan terkait pemajakan produk ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 01 Desember 2020 | 10:00 WIB
KONSULTASI
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:45 WIB
BELGIA
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:43 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:26 WIB
KEUANGAN NEGARA