Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga pada Masa Pandemi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga pada Masa Pandemi

ORGANISATION of Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Forum on Tax Administration (FTA) pada Juli 2020 merilis laporan mengenai perluasan peran otoritas pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19.

Adanya perluasan peran tersebut merupakan respons atas kebutuhan perbaikan tatanan administrasi ke arah yang lebih fleksibel dan cepat tanggap. Secara garis besar, terdapat tiga perluasan peran otoritas pajak di masa pandemi.

Pertama, perluasan peran terkait pendampingan finansial yang diberikan terhadap masyarakat umum dan pelaku usaha. Kedua, perluasan peran terkait penyediaan jasa pelayanan yang dilakukan pegawai pajak. Ketiga, perluasan peran terkait penyediaan informasi melalui adanya pembagian informasi atau pemanfaatan informasi yang didapatkan dari analisis data internal.

Baca Juga: Dukung Kegiatan Inti, DJP Perkuat Fungsi Penilaian

Adapun pendampingan finansial dapat berupa dukungan finansial terhadap masyarakat umum, seperti pemberian tunjangan pengangguran, tunjangan penghasilan, serta bantuan langsung. Di sisi lain, pemberian subsidi terhadap pemberi kerja ataupun perusahaan dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus memberikan perlindungan terhadap perusahaan.

Tabel berikut memperlihatkan perluasan peran otoritas pajak di 14 negara yang mencakup dukungan finansial, penyediaan jasa pelayanan, atau penyediaan informasi untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam memitigasi dampak pandemi.


Baca Juga: Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Sebanyak 9 dari 14 negara (64,3%) otoritas pajaknya bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya dalam hal memberikan informasi penting terkait dengan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk penanganan Covid-19.

Di Georgia, otoritas pajak bekerja sama dengan Badan Ketenagakerjaan dalam memutuskan individu-individu yang berhak menerima kompensasi bulanan selama enam bulan dari pemerintah. Menariknya, di Amerika Serikat, otoritas pajak setempat bekerja sama dengan otoritas kesehatan dalam memetakan penyebaran wabah sekaligus mendampingi pemerintah dalam menetapkan area kebijakan.

Tak hanya itu, otoritas pajak di Rusia menyediakan informasi terkait usaha kecil menengah (UKM) yang telah mengajukan permohonan kredit maupun subsidi pajak yang dapat mengurangi jumlah penyetoran pemotongan pajak penghasilan (PPh) karyawan kepada pemerintah.

Baca Juga: Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir

Di sisi lain, terdapat 6 negara (42,8%) yang otoritas pajaknya juga turut membantu pemerintah dalam memberikan dukungan finansial terhadap masyarakat. Di Kanada, Canada Revenue Agency (CRA) bersama lembaga pemerintah lainnya menyalurkan tunjangan terhadap masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 yang dinamakan Canada Emergency Response Benefit. Selain itu, CRA juga menyediakan bantuan terhadap para lulusan sekolah yang tidak dapat menemukan pekerjaan melalui Canada Emergency Student Benefit Programme.

Selain itu, sebanyak 42,8% juga menawarkan jasa layanan yang bermanfaat dalam menangani pandemi. Otoritas pajak di Georgia membantu pemerintah dalam menjawab pertanyaan terkait dengan regulasi baru pemerintah melalui sambungan hotline yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Otoritas pajak di Irlandia juga mengalokasikan pegawainya untuk mendukung otoritas kesehatan melalui penelusuran kontak fisik, analisis data, dan kegiatan riset.

Sementara itu, otoritas pajak di Kanada, Irlandia, Israel, Finlandia, Malaysia, dan Swedia mendampingi pemerintah dalam pemberian subsidi terhadap pemberi kerja dan perusahaan. Pada intinya, pemberian subsidi pemberi kerja menyasar pada perlindungan tenaga kerja yang semakin rawan mengalami PHK. Di sisi lain, pemberian subsidi perusahaan lebih menyasar pada kelancaran arus kas dan beban perusahaan, khususnya pada perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan UKM.

Baca Juga: China Ajak RI dan Negara Mitra Lain Tingkatkan Kerja Sama Perpajakan

Rilis OECD ini tentunya memberikan gambaran akan pentingnya koordinasi lintas lembaga di suatu negara dalam menghadapi suatu isu nasional maupun global. Terlebih, otoritas pajak memiliki data-data yang terbilang cukup krusial dan relevan untuk dimanfaatkan sebagai alat pendukung kepentingan yang lebih luas lagi dan bukan hanya di tatanan pajak.*

Topik : narasi data, penanganan Covid-19, virus Corona, otoritas pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN

Seberapa Besar Pengecualian PPN dalam Belanja Perpajakan?

Senin, 07 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT BPK

4 Temuan BPK atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN

Selasa, 01 Juni 2021 | 09:28 WIB
HARI PANCASILA

Peringatan Hari Pancasila, Ini Teks Lengkap Pidato Presiden Jokowi

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim