Ilustrasi. Seorang pegawai bekerja di pusat data perusahaan kripto BTC KZ. Foto diambil tanggal 6 November 2021. ANTARA FOTO/REUTERS/Pavel Mikheyev/WSJ/cfo
MOSKWA, DDTCNews – Komite Industri Duma menyarankan Pemerintah Rusia untuk mengenakan pajak minimum sebesar 15% atas penghasilan dari penambangan kripto (cyrptomining) seiring dengan berkembangnya industri tersebut.
Kepala Komite Industri Duma Negara Vladimir Gutenev menilai apabila pemerintah memutuskan untuk memperlakukan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai sekuritas maka penambangan kripto harus membayar pajak setidaknya 15%.
“Apabila mata uang kripto yang ditambang ini menjadi sekuritas maka pajak penghasilannya harus dibayar,” katanya, Selasa (8/2/2022).
Gustenev mengusulkan pemajakan atas penambangan kripto paling sedikit sebesar 15%. Untuk pengusaha perorangan dan perusahaan kripto, komite mengusukan pengenaan tarif pajak minimal sebesar 6%.
Pada saat bersamaan, Negeri Beruang Putih tersebut sebenarnya masih berjuang melawan dilema kripto yang intens dengan Bank Rusia. Hal ini dikarenakan Bank Rusia telah mengusulkan larangan langsung terhadap penggunaan mata uang kripto.
Namun demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin justru secara aktif mendukung mata uang kripto. Dia menyatakan Rusia memiliki keunggulan kompetitif tertentu dalam melakukan penambangan mata uang kripto.
“Pemerintah sebaiknya mencapai konsensus yang menguntungkan daripada mengusulkan larangan kegiatan terkait mata uang kripto di wilayah ini,” tuturnya seperti dilansir cyptoslate.com.
Tambahan informasi, Rusia merupakan negara penambangan mata uang kripto terbesar ketiga di dunia. Negara dengan penambangan mata uang kripto terbesar pertama adalah Amerika Serikat dan Kazakhstan menempati posisi kedua. (vallen/rig)