Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Hapus Pengurangan Pajak Korporasi Rp16,1 Triliun

1
1

Menteri Anggaran Prancis Gerald Darmanin. (foto: media.ouest-france.fr)

JAKARTA, DDTCNews – Prancis berencana menghapus pengurangan pajak 1 miliar euro (sekitar Rp16,1 triliun) yang selama ini diberikan kepada korporasi.

Menteri Anggaran Prancis Gerald Darmanin mengatakan penghapusan tersebut dilakukan untuk mengompensasi pengurangan pajak penghasilan orang pribadi sekitar 5 miliar euro (sekitar Rp80,6 triliun) yang dijanjikan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Pemerintah akan membiayai sisa 4 miliar euro melalui pengeluaran atau belanja pemerintah yang lebih rendah,” katanya dalam sebuah wawancara untuk Grand Jury dengan wartawan dari televisi LCI, radio RTL, dan surat kabar Le Figaro, seperti dikutip pada Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Pajak Digital Tuai Protes dari Perusahaan Iklan Online

Adapun tarif pajak korporasi di Prancis berada di level 33%. Tarif pajak korporasi rata-rata dari 1981 hingga 2018 tercatat sebesar 38,26% dengan titik tertinggi pada 1982 sebesar 50% dan terendah pada 1993 sebesar 33,3%.

Sementara itu, tarif pajak penghasilan orang pribadi di Prancis sebesar 45%. Tarif rata-rata selama periode 1995 hingga 2018 tercatat sebesar 51,92%. Adapun rekor tertinggi berada pada 1996 sebesar 59,60% dan rekor terendah pada 2017 sebesar 45%.

Seperti diketahui, pemangkasan pajak penghasilan orang pribadi itu disampaikan Macron setelah aksi protes antipemerintah dari gerakan ‘Rompi Kuning’ selama berbulan-bulan. Janji tersebut diberikan agar para demonstran kembali tertib dan mulai fokus pada rencana transformasi.

Baca Juga: Selidiki Pajak Digital Prancis, Trump Ancam Lancarkan 'Perang Dagang'

Darmanin mengatakan ada 95% wajib pajak yang akan melihat pengurangan mulai Januari mendatang sebagai bagian dari langkah-langkah tersebut. Sejauh ini, Prancis terkenal dengan negara dengan pajak tertinggi. Pemungutan pajak Prancis setara dengan 54% produk domestik bruto (PDB).

Seperti diberitakan sebelumnya, Macron menjelaskan pengeluaran pemerintah akan dikurangi dan warga Prancis harus bekerja lebih lama untuk membangun kontribusi sosial. Pengumuman tersebut mungkin tidak populer di negara yang dikenal selama 35 jam seminggu.

“Kita harus bekerja lebih banyak, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Warga Prancis bekerja lebih sedikit dibanding negara-negara tetangganya. Kita tidak perlu berdebat tentang hal ini,” tegas Macron saat itu. (kaw)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Prancis Pungut Pajak Tiket Pesawat Mulai 2020

“Pemerintah akan membiayai sisa 4 miliar euro melalui pengeluaran atau belanja pemerintah yang lebih rendah,” katanya dalam sebuah wawancara untuk Grand Jury dengan wartawan dari televisi LCI, radio RTL, dan surat kabar Le Figaro, seperti dikutip pada Senin (17/6/2019).

Baca Juga: Pajak Digital Tuai Protes dari Perusahaan Iklan Online

Adapun tarif pajak korporasi di Prancis berada di level 33%. Tarif pajak korporasi rata-rata dari 1981 hingga 2018 tercatat sebesar 38,26% dengan titik tertinggi pada 1982 sebesar 50% dan terendah pada 1993 sebesar 33,3%.

Sementara itu, tarif pajak penghasilan orang pribadi di Prancis sebesar 45%. Tarif rata-rata selama periode 1995 hingga 2018 tercatat sebesar 51,92%. Adapun rekor tertinggi berada pada 1996 sebesar 59,60% dan rekor terendah pada 2017 sebesar 45%.

Seperti diketahui, pemangkasan pajak penghasilan orang pribadi itu disampaikan Macron setelah aksi protes antipemerintah dari gerakan ‘Rompi Kuning’ selama berbulan-bulan. Janji tersebut diberikan agar para demonstran kembali tertib dan mulai fokus pada rencana transformasi.

Baca Juga: Selidiki Pajak Digital Prancis, Trump Ancam Lancarkan 'Perang Dagang'

Darmanin mengatakan ada 95% wajib pajak yang akan melihat pengurangan mulai Januari mendatang sebagai bagian dari langkah-langkah tersebut. Sejauh ini, Prancis terkenal dengan negara dengan pajak tertinggi. Pemungutan pajak Prancis setara dengan 54% produk domestik bruto (PDB).

Seperti diberitakan sebelumnya, Macron menjelaskan pengeluaran pemerintah akan dikurangi dan warga Prancis harus bekerja lebih lama untuk membangun kontribusi sosial. Pengumuman tersebut mungkin tidak populer di negara yang dikenal selama 35 jam seminggu.

“Kita harus bekerja lebih banyak, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Warga Prancis bekerja lebih sedikit dibanding negara-negara tetangganya. Kita tidak perlu berdebat tentang hal ini,” tegas Macron saat itu. (kaw)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Prancis Pungut Pajak Tiket Pesawat Mulai 2020
Topik : Prancis, rompi kuning, Emmanuel Macron
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA