Review
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 06:46 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Pemerintah Genjot Kepatuhan Pajak Lewat Revisi PP 46

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Genjot Kepatuhan Pajak Lewat Revisi PP 46

JAKARTA, DDTCNews – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tinggal tunggu waktu untuk dirilis. Beleid terbaru ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara seusai melakukan sosialisasi PP No.14/2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, Selasa (22/5).

Menurutnya, pemangkasan tarif pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) bisa mengerek naik tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak di segmen usaha kecil dan menengah ini.

Baca Juga: Pelanggan Netflix dan Spotify? Anda Bakal Dikenai PPN 10% Bulan Depan

"PP tersebut dimaksudkan supaya UKM itu bisa memenuhi ketaatan perpajakannya. Artinya mereka pun bisa klaim 'saya sudah taat pajak'," katanya di Kementerian Keuangan.

Karena itu, Suahasil menyatakan tidak hanya sekedar memangkas tarif PPh, kemudahan juga diberikan mulai dari pelayanan hingga mekanisme pembayaran kewajiban pajak.

"Supaya mereka bisa klaim itu maka kita permudah. Kita mudahkan cara mereka bayar itu baik dari nilai yang harus dibayar maupun caranya dibuat lebih sederhana," terangnya.

Baca Juga: Sah! Ini 6 Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan, ada tiga pokok di dalam revisi PP 46 tersebut yang dimasukkan oleh pemerintah. Pertama, tarif dan subjek UKM yang diperbolehkan menggunakan PPh Final UKM, yakni 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi, Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV), firma, dan Perseroan Terbatas (PT).

Kedua, ambang batas (threshold) UKM yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan. Ketiga, pasal yang mengatur batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.

"Untuk WP badan batasnya adalah tiga tahun, setelah itu, diharuskan melakukan pembukuan agar membayar pajak secara normal. Sementara orang pribadi batasnya 6 tahun," katanya. (Amu)

Baca Juga: Mau Melamar Kerja Butuh NPWP? Ini Kata Kring Pajak DJP
Topik : ditjen pajak, pajak umkm, revisi pp 46
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 17:19 WIB
PER-11/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 16:35 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 12:11 WIB
PER-13/PJ/2020
berita pilihan
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:04 WIB
PMK 77/2020
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK