Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP Keliru, Harus Bagaimana?

A+
A-
14
A+
A-
14
Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP Keliru, Harus Bagaimana?

Pertanyaan:
DALAM pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), bagaimana pelaporan yang harus dilakukan WP cabang yang mempunyai NPWP tersendiri? Apakah perlu melaporkan realisasi fasilitas PPh Pasal 21 DTP di pusat atau di cabang?

Lalu, bagaimana jika pelaporan PPh Pasal 21 DTP terdapat kesalahan, misalnya dalam hal pemberi kerja tidak termasuk yang berhak memanfaatkan insentif tersebut? Bagaimana dengan ID billing yang sudah dilaporkan? Apakah saya harus membuat kembali ID billing-nya?

Ruly, Jakarta

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Ruly atas pertanyaannya. Perlu diinformasikan terlebih dahulu, pengaturan insentif PPh Pasal 21 DTP sekarang diatur dalam PMK 86/2020 yang mencabut pengaturan sebelumnya dalam PMK 44/2020.

Sebelum membahas soal pelaporan realisasi insentif pajak wajib pajak berstatus cabang, perlu kita pahami dahulu terkait pemberitahuan pemanfaatan insentif. Hal tersebut dapat kita cermati Pasal 3 ayat (3) PMK 86/2020:

“3. Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 dan memiliki cabang, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat.”

Atas dasar pengaturan di atas, dapat disimpulkan adanya kemudahan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pemberitahuan hanya disampaikan oleh wajib pajak berstatus NPWP pusat tapi insentif berlaku baik untuk wajib pajak pusat maupun cabang.

Bagaimana dengan pelaporan pemanfaatannya? Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK 86/2020, hal tersebut perlu dilakukan baik wajib pajak pusat maupun cabang yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Dengan demikian, walaupun pemberitahuan cukup dilakukan oleh wajib pajak pusat, pelaporan pemanfaatannya perlu dilakukan baik wajib pajak pusat maupun cabang yang memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP.

Kemudian, bagaimana dengan kesalahan pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP? Hal ini dapat terjawab dengan mengacu pada Pasal 21 SE-29/PJ/2020, sebagai berikut:

“Dalam hal Wajib Pajak telah memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP kemudian diketahui berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaan sebenarnya bahwa Pemberi Kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK-44/PMK.03/2020 atau tidak berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka diterbitkan SP2DK agar Pemberi Kerja melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan menyetorkan kembali PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong.”

Dengan demikian, pemberi kerja wajib melakukan pembetulan SPT PPh 21, mengingat kode billing pertama tidak memenuhi syarat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu Bapak Ruly.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 86/2020, PPh Pasal 21 DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

Kamis, 29 Juli 2021 | 12:15 WIB
FILIPINA

Hadiah Pemenang Olimpiade Diusulkan Bebas Pajak

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP