Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Pajak Sarang Burung Walet Dihapus, Ini Alasannya

A+
A-
3
A+
A-
3
Pajak Sarang Burung Walet Dihapus, Ini Alasannya

KEPANJEN, DDTCNews – Tidak lama lagi, pajak atas usaha sarang burung walet akan dihapuskan. Usulan penghapusan pajak ini telah disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang kepada Pemerintah Pusat.

Ketua Bapenda Kabupaten Malang Purnadi memaparkan penghapusan pajak daerah pada sektor ini rencananya akan mulai berlaku tahun ini. Usulan diajukan setelah Bapenda melakukan tinjauan di lapangan.

“Sebelum resmi mengajukan penghapusan pajak sarang burung walet, kami terlebih dulu sudah melakukan peninjauan selama beberapa tahun,” ujarnya dikutip dari malangtimes.com, Selasa (9/4/2019).

Baca Juga: Awas, Pemutihan Pajak Berakhir 10 Hari Lagi

Purnadi mengungkapkan penerimaan pajak dari sektor usaha burung walet sangat minim. Misalnya, pada 2018 pendapatan pajak dari sektor sarang burung walet ditarget Rp 10 juta. Namun, hingga akhir tahun, Bapenda hanya mengantongi pendapatan sekitar 63% atau sekitar Rp6,2 juta.

Selain penerimaan yang minim, para pembudidaya burung walet juga mengutarakan keluhan terkait pengelolaan bisnis tersebut. Menurut mereka, hasil pembudidayaan burung walet tidak bisa diprediksi sehingga penghasilan yang diperoleh juga tidak pasti.

“Selain itu, faktor cuaca juga mempengaruhi musim panen sarang burung walet. Keluhan ini kami dapat langsung dari para pembudidaya burung walet yang ditemui petugas di lapangan,” ungkapnya.

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini 2 Sumber Penerimaan yang Diandalkan

Berdasarkan catatan Bapenda, hingga 2018 lalu diketahui hanya ada 6 pembudidaya sarang burung walet di Kabupaten Malang. Jumlah itu tentunya jauh dari yang diharapkan, sehingga penghapusan objek pajak ini dianggap sebagai langkah yang tepat.

Purnadi menambahkan penghapusan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak Kabupaten Malang. Tahaun lalu, target pajak sarang burung walet hanya Rp 10 juta, sedangkan surplus per periode biasanya bisa mencapai antara Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.

Di sampung itu, Bapenda juga sudah menyiapkan amunisi baru dengan mengoptimalkan pajak hotel, restoran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Baca Juga: Setoran Pajak Anjlok 30%, Pemkab Ini Bentuk Satgas Khusus

“Di dua bulan pertama pada 2019 ini, pendapatan ketiga sektor pajak tersebut sudah melebihi persentase 20%. Kami optimis pendapatan pajak daerah tahun ini, masih bisa mengalami surplus,” pungkasnya. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kabupaten malang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 Juli 2020 | 13:37 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 14:19 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Rabu, 01 Juli 2020 | 12:49 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Selasa, 30 Juni 2020 | 16:34 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:14 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:03 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
INGGRIS