Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

OECD Susun Standar Pertukaran Informasi Transaksi Cryptocurrency

A+
A-
1
A+
A-
1
OECD Susun Standar Pertukaran Informasi Transaksi Cryptocurrency

Ilustrasi. 

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang merancang instrumen pertukaran informasi (exchange of information/EoI) baru untuk menangkal penghindaran pajak di tengah pesatnya digitalisasi sistem keuangan global.

Head of The Harmful Tax Practices Unit OECD Paul Hondius mengatakan OECD sedang mengembangkan standar baru yang memungkinkan yurisdiksi untuk mewajibkan pihak perantara (intermediary) untuk melaporkan transaksi cryptocurrency dari wajib pajak.

"Kami ingin memperluas common reporting standard (CRS) agar mencakup instrumen-instrumen keuangan baru yang dapat digunakan sebagai store of wealth, termasuk central bank digital currency (CBDC) dan Bitcoin," ujar Hondius, seperti dikutip dari Tax Notes International, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

Pihak perantara yang memfasilitasi transaksi cryptocurrency perlu dideteksi secara utuh agar otoritas pajak dapat mengetahui secara pasti wajib pajak badan atau orang pribadi yang aktif melakukan transaksi jual-beli aset kripto.

Saat ini, OECD menyusun standar pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari aset-aset kripto serta mata uang kripto. Panduan pelaporan pajak atas aset kripto ini akan disusun secara komprehensif dan dipresentasikan kepada negara-negara G20 pada tahun ini.

Merujuk pada laporan OECD berjudul Tax Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, perkembangan pesat cryptocurrency dan implikasi perpajakan yang timbul dari teknologi terbaru tersebut perlu segera direspons setiap yurisdiksi.

Baca Juga: Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

"Aset kripto dapat dengan mudah dipertukarkan dengan mata uang fiat dan aset keuangan lainnya. Dengan demikian, diperlukan kerangka kebijakan pajak yang baik untuk menciptakan perlakuan pajak yang konsisten sekaligus untuk mencegah praktik penghindaran pajak," tulis OECD.

OECD menilai setiap yurisdiksi perlu merancang kerangka regulasi yang jelas dan konsisten dengan perlakuan pajak yang diterapkan atas kelas aset lainnya. Kepatuhan pajak juga perlu diciptakan melalui simplifikasi ketentuan valuasi aset kripto dan penerapan pengecualian pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency bernominal kecil. (kaw)

Baca Juga: Presidensi G20, Indonesia Berpeluang Tentukan Kebijakan Ekonomi Global
Topik : OECD, cryptocurrency, CRS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Agustus 2021 | 18:23 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Daftar 133 Negara yang Sepakati Proposal Pajak Digitalisasi Ekonomi

Minggu, 22 Agustus 2021 | 12:00 WIB
HUNGARIA

Gerus Daya Saing, Negara Ini Tolak Tarif Pajak Minimum

Senin, 16 Agustus 2021 | 10:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Restrukturisasi Insentif Mengantisipasi Tarif Pajak Minimum Global

Minggu, 15 Agustus 2021 | 10:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menggali Potensi Pajak dan Mengawasi Transaksi Aset Kripto

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas