Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu: Kebijakan Pajak 2017 Makin Jelas

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan melakukan berbagai usaha untuk mencapai peningkatan penerimaan negara guna membangun perekonomian nasional, baik melalui sektor perpajakan maupun bea dan cukai. href="https://news.ddtc.co.id/Ken-Kami-Sudah-Buat-Kebijakan-Pajak-2017-6912">

“Untuk mengoptimalkan perpajakan guna peningkatan tax ratio dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN, maka diadakan pengawasan terhadap sektor nasional yang diprioritaskan pada sektor perdagangan dan juga sektor orang pribadi,” ucap Bambang, Kamis (14/7).

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Pemerintah juga akan melakukan pemberian insentif perpajakan demi meningkatkan iklim investasi Indonesia, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri. Hal tersebut terkait dengan pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan negative externally.

Tidak hanya demikian, lanjut Bambang, kebijakan pajak 2017 dirasa mampu mendorong peningkatan tax base dan kepatuhan wajib pajak, dengan intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi.

Ke depan, akan ada konfirmasi status wajib pajak terkait pemberian pelayanan publik, seperti adanya kewajiban menyertakan SPT dalam setiap penerbitan izin usaha dan sertifikat tanah.

Baca Juga: Antisipasi Efek Risiko Resesi Negara Lain, Ini 3 Strategi Sri Mulyani
href="https://news.ddtc.co.id/Awas-DJP-akan-Gunakan-Geo-Tagging-6836">

Adapun, perpajakan internasional akan diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi wajib pajak, meningkatkan pertumbuhan investasi, meningkatkan perdagangan, dan perlindungan industri dalam negeri. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pangkas Belanja Barang Tidak Perlu

“Untuk mengoptimalkan perpajakan guna peningkatan tax ratio dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN, maka diadakan pengawasan terhadap sektor nasional yang diprioritaskan pada sektor perdagangan dan juga sektor orang pribadi,” ucap Bambang, Kamis (14/7).

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Pemerintah juga akan melakukan pemberian insentif perpajakan demi meningkatkan iklim investasi Indonesia, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri. Hal tersebut terkait dengan pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan negative externally.

Tidak hanya demikian, lanjut Bambang, kebijakan pajak 2017 dirasa mampu mendorong peningkatan tax base dan kepatuhan wajib pajak, dengan intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi.

Ke depan, akan ada konfirmasi status wajib pajak terkait pemberian pelayanan publik, seperti adanya kewajiban menyertakan SPT dalam setiap penerbitan izin usaha dan sertifikat tanah.

Baca Juga: Antisipasi Efek Risiko Resesi Negara Lain, Ini 3 Strategi Sri Mulyani
href="https://news.ddtc.co.id/Awas-DJP-akan-Gunakan-Geo-Tagging-6836">

Adapun, perpajakan internasional akan diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi wajib pajak, meningkatkan pertumbuhan investasi, meningkatkan perdagangan, dan perlindungan industri dalam negeri. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pangkas Belanja Barang Tidak Perlu
Topik : kebijakan pajak 2017, menkeu, kebijakan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI