DDTC PODTAX

Membangkitkan UMKM lewat Kebijakan Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Oktober 2020 | 07:22 WIB
Membangkitkan UMKM lewat Kebijakan Pajak

PANDEMI Covid-19 menyebabkan sejumlah sektor mengalami pelemahan, salah satunya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menopang hampir 60,8% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sebagai langkah untuk kembali menggulirkan aktivitas produksi UMKM, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Selain memberikan insentif pajak, pemerintah juga menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Rencananya target tersebut akan ditambah menjadi 15 juta penerima bantuan.

Baca Juga:
Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Insentif PPh final DTP UMKM diberikan hingga akhir 2020. Merespons hal ini, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan pemerintah perlu untuk membantu pelaku UMKM secara berkelanjutan hingga ekonomi benar-benar pulih.

Pada episode ke-13 DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi ngobrol bersama dengan Ajib Hamdani. Mereka berdiskusi seputar usaha-usaha pemerintah untuk kembali membangkitkan produktivitas UMKM. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024