Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Melihat Perkembangan Aksi 5 Proyek BEPS

A+
A-
0
A+
A-
0
Melihat Perkembangan Aksi 5 Proyek BEPS

ADANYA praktik penghindaran pajak yang dikenal sebagai base erosion and profit shifting (BEPS) mendorong negara-negara anggota G20 bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengambil langkah-langkah konkrit.

Pada intinya, G20 meminta OECD untuk melakukan kajian secara komprehensif guna mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh BEPS tersebut. Elemen inti dari proyek BEPS yang telah diimplementasikan sejak 2016 ini mengacu pada empat standar minimum.

Keempat standar minimum ini antara lain perlawanan terhadap praktik pajak yang membahayakan (Aksi 5), pencegahan penyalahgunaan perjanjian pajak (Aksi 6), format baru dokumentasi transfer pricing khususnya pelaporan berbasis country-by-country (Aksi 13), serta peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa (Aksi 14).

Baca Juga: Ini Daftar Negara Dengan Tarif Pajak Properti Paling Tinggi di Eropa

Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi secara tidak langsung telah berdampak pada proyek BEPS, khususnya Aksi 5, yakni menyangkut praktik pajak yang membahayakan. Sebagai informasi, Aksi 5 tersebut merupakan suatu cara untuk mencegah adanya rezim pajak yang harmful serta mencegah kompetisi pajak yang tidak sehat.

Dengan kata lain, ada pencegahan desain rezim pajak yang berorientasi untuk menarik aktivitas ekonomi yang tidak substantial (bukan real-economic activity). Contohnya, untuk sekadar menarik didaftarkannya paten, bukan untuk kegiatan litbang.

Selain itu, program pengawasan dan asesmen oleh Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) juga menjadi sedikit terkendala. Namun, sejauh ini, sudah lebih dari 287 rezim pajak yang telah dinilai dalam program ini. Dari penilaian tersebut, seluruh rezim yang dianggap membahayakan telah dihapus ataupun diubah.

Baca Juga: Apa Saja Jenis Penghasilan Nonresiden yang Kena Withholding Tax?

Dengan adanya pengawasan dan penilaian oleh FHTP secara berkala serta standar minimum dan persyaratannya, banyak negara telah menyesuaikan kebijakan pajaknya. Sampai saat ini, terdapat sekitar 100 rezim yang sedang dalam proses monitoring.

Tabel berikut memperlihatkan secara garis besar progres proyek BEPS OECD dengan G20 serta memuat jumlah rezim pajak yang telah dinilai berdasarkan status hasil penilaian.


Baca Juga: Melihat Sumber Penerimaan Perpajakan Negara OECD dan Berbagai Kawasan

Hasil penilaian FHTP dalam kurun 4 tahun menyebutkan terdapat 4 rezim pajak yang berstatus membahayakan dan 59 dengan status tidak membahayakan. Hal ini menyiratkan rezim pajak yang ada di berbagai yurisdiksi sudah terbangun dan cukup baik dalam mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang terencana.

Salah satu rezim pajak yang dianggap membahayakan ialah rezim ring-fencing yang dilakukan di Yordania. Rezim tersebut memperbolehkan praktik mengurangi kerugian dengan memperhitungkan laba dari investasi lain tapi tetap berada dalam suatu perusahaan.

Menariknya, terdapat 30 yurisdiksi yang berada di luar jangkauan skema yang diawasi oleh FHTP sehingga luput dari penilaian. Beberapa yurisdiksi yang memiliki rezim di luar cakupan tersebut antara lain Cabo Verde, Nigeria, Paraguay, dan Vietnam. Meskipun demikian, terdapat 5 rezim pajak di luar cakupan yang akhirnya telah diubah.

Baca Juga: Meninjau Tarif Pajak Berbasis Kekayaan di Eropa

Rezim-rezim yang di luar jangkauan FHTP yakni insentif terhadap perilaku globalisasi, jaminan investasi, zona ekonomi khusus, daerah tertinggal, serta transfer teknologi. Namun, setelah dilakukan penilaian, FHTP tidak menemukan adanya keuntungan artifisial (pengalihan laba) yang dihasilkan sehingga tidak dapat melakukan penilaian terhadap rezim yang bersangkutan.

Tabel tersebut menunjukkan peran penting dari FHTP dalam mendukung proyek BEPS ini. Suatu kajian yang komprehensif dengan kerangka yang tepat tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya evaluasi dan pengawasan yang konsisten.*

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Tahapan Menjadi Anggota MAAC
Topik : narasi data, rezim pajak, BEPS, OECD, FHTP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 19 Juli 2020 | 06:01 WIB
RENCANA AKSI BEPS
Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:01 WIB
INGGRIS
Jum'at, 17 Juli 2020 | 09:24 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 16 Juli 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU