Lagi, DJP Minta WP Tunggu Aturan Teknis Batas Omzet Tak Kena Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta wajib pajak orang pribadi untuk menunggu ketentuan teknis mengenai batas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta per tahun. Lewat unggahan di media sosial, otoritas menyampaikan bahwa ketentuan tersebut memang sudah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

"Namun, sampai saat ini aturan turunan yang mengatur teknis pelaporan atas ketentuan tersebut belum terbit. Mohon ditunggu aturannya ya," tulis akun @kring_pajak, Senin (14/2/2022). 

Akun DJP tersebut menjawab pertanyaan seorang netizen yang kebingungan dengan skema pelaporan omzet usaha yang dijalankannya. 

"Untuk pajak penghasilan (PPh), penghasilan saya belum Rp500 juta kan pajaknya nol persen. Tapi waktu mau dimasukkan jumlah pajak ke Surat Setoran Elektronik, SSE2 ditulis Rp0 tidak bisa. Solusinya bagaimana?" tanya sebuah akun di Twitter yang me-mention @kring_pajak. 

Dalam unggahan sebelumnya, DJP juga sempat menyarankan wajib pajak orang pribadi UMKM yang kebingungan mengenai perubahan ketentuan PPh dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk berkonsultasi kepada kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.

DJP melalui akun media sosial Twitter mengatakan UU HPP telah mengatur batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta pada wajib pajak orang pribadi UMKM mulai tahun pajak 2022. Namun, pemerintah belum menerbitkan ketentuan teknis untuk melaksanakannya.

"Karena belum ada aturan turunannya, Kakak dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu ke KPP terdaftar," bunyi cuitan akun @kring_pajak.

DJP kemudian memaparkan PMK 3/2022 tidak mengatur perpanjangan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Namun, kini ada UU HPP yang di dalamnya turut mengubah ketentuan tentang pajak penghasilan (PPh) mulai tahun pajak 2022.

Wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM akan mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta. Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya hingga Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

Adapun jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta. (sap)