Konsultan Pajak Diminta Aktif Kenalkan Program Ungkap Sukarela ke WP

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menggandeng konsultan pajak guna meningkatkan pemahaman wajib pajak atas program pengungkapan sukarela (PPS).

Konsultan pajak selaku mitra strategis DJP diharapkan dapat membantu sosialisasi mengenai PPS kepada wajib pajak.

"Kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta merupakan komitmen DJP untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian," ujar Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan DJP Natalius, dikutip Senin (24/1/2022).

Untuk mendorong peran konsultan pajak, 700 peserta dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), dan Perkumpulan Konsultan Pajak Publik Indonesia (PERKOPPI) telah mengikuti sosialisasi dari DJP.

Untuk diketahui, PPS adalah voluntary disclosure program yang diselenggarakan bagi wajib pajak yang sebelumnya mengikuti tax amnesty dan wajib pajak orang pribadi atas harta tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada tahun pajak 2020.

PPS sendiri diselenggarakan karena masih banyaknya peserta tax amnesty yang ternyata belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya ketika tax amnesty diselenggarakan pada 2016-2017.

Bila PPS tidak diselenggarakan dan harta tersebut ditemukan oleh DJP, maka harta tersebut akan dikenai PPh final sesuai dengan PP 36/2017 ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 200%.

Selain itu, PPS juga dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan hartanya dengan lengkap atas harta yang diperoleh pada 2016 hingga 2020.

Bila PPS tidak diselenggarakan, harta tersebut akan dikenai PPh sesuai dengan tarif umum yang lebih tinggi dibandingkan tarif PPh final PPS. (sap)