Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Komisi Eropa Bakal Masukkan 12 Negara ke Daftar Hitam Pencucian Uang

A+
A-
1
A+
A-
1
Komisi Eropa Bakal Masukkan 12 Negara ke Daftar Hitam Pencucian Uang

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa memasukkan 12 negara ke dalam daftar daftar hitam (blacklist) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan ada keinginan memperkuat peran Uni Eropa dalam membentuk standar internasional untuk memerangi dua praktik kejahatan itu. Sebanyak 12 negara dianggap berisiko tinggi dalam masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Kita harus mengakhiri uang kotor yang menyusup ke dalam sistem keuangan kita. Hari ini kami terus memperkuat pertahanan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan rencana aksi yang komprehensif dan berjangkauan luas," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020).

Baca Juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Perlu Relaksasi Pajak Properti

Dombrovskis menyebut 12 negara yang akan masuk dalam daftar hitam antara lain Bahama, Barbados, Botswana, Kamboja, Ghana, Jamaika, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nikaragua, Panama, dan Zimbabwe.

Komisi Eropa akan mengajukan 12 negara tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan untuk mendapat persetujuan dalam waktu satu bulan. Waktu untuk pemberian persetujuan ini bisa diperpanjang satu bulan lagi karena pandemi virus Corona.

Di sisi lain, Komisi Eropa juga akan menghapus sejumlah negara dari daftar hitam, yaitu Bosnia-Herzegovina, Ethiopia, Guyana, Republik Demokratik Rakyat Laos, Sri Lanka, dan Tunisia.

Baca Juga: Rencana Pajak Karbon Uni Eropa Bikin Eksportir Rusia Geregetan

Ketentuan tentang pembaruan daftar tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2020 untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki waktu untuk mempersiapkan secara tepat. Meski demikian, negara-negara yang masuk daftar akan langsung merasakan efeknya dalam 20 hari setelah publikasi dalam jurnal resmi Uni Eropa.

Di bawah Anti-Money Laundering Directive (AMLD), Komisi berkewajiban mengidentifikasi negara-negara ketiga yang berisiko tinggi terjadi pencucian uang dan melawan pendanaan teroris. Negara tersebut dianggap tak memiliki strategi dalam kerangka kerja yang memadai untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Revisi daftar terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan di tingkat internasional sejak 2018. Daftar baru tersebut juga akan semakin selaras dengan daftar yang diterbitkan oleh Financial Action Task Force (FATF)

Baca Juga: Belajar Teknik Audit Pajak atas Cash-Based Economy

Komisi juga telah menerbitkan metodologi baru untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga dengan risiko tinggi tersebut. Metodologi itu diharapkan mampu memberikan lebih banyak kejelasan dan transparansi dalam proses mengidentifikasi negara-negara ketiga.

Elemen-elemen baru yang penting dalam metodologi meliputi interaksi antara proses pendaftaran pada Uni Eropa dan FATF, peningkatan keterlibatan dengan negara ketiga, serta konsultasi yang diperkuat dari para ahli di negara anggota.

Parlemen Eropa dan Dewan akan memiliki akses ke semua informasi yang relevan pada berbagai tahapan prosedur sesuai dengan persyaratan penanganan yang tepat. (kaw)

Baca Juga: Parlemen Eropa Minta Jerman Dorong Tiga Kebijakan Pajak Ini
Topik : Komis Eropa, Uni Eropa, daftar hitam. blacklist, pencucian uang, terorisme
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 30 Januari 2020 | 15:04 WIB
BRUSSEL
Senin, 27 Januari 2020 | 10:57 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 27 Januari 2020 | 09:57 WIB
PAJAK DIGITAL
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF