Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Jokowi Usulkan Tarif BPHTB Untuk DIRE Dipangkas

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah (pemda) menurunkan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE) guna menarik lebih banyak dana repatriasi.

Presiden  Jokowi mengatakan saat ini Indonesia masih membutuhkan 13 juta rumah bagi masyarakat menengah ke bawah, namun banyak investor Indonesia lebih memilih berinvestasi usaha properti di luar negeri ketimbang di Indonesia.

“Harus ada insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit keuntungan pada pengembang, sehingga mereka tidak lagi berinvestasi di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam,” terangnya seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Saat ini tarif BPHTB di setiap kota/kabupaten ditetapkan setinggi-tingginya 5%. Kewenangan penetapan ketentuan BPHTB berada di Pemerintah Kota/Kabupaten. “Kalau ini bisa kita lakukan cepat, saya kira pergerakan investasi di daerah akan kelihatan,” tambahnya.

Presiden optimis pemangkasan ini tidak akan mengurangi pendapatan daerah karena hanya akan diberlakukan pada sektor BPHTB tertentu saja.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan real estate tersebut nantinya disekuritisasi dengan DIRE untuk dijual kepada masyarakat dalam unit-unit kecil. Dana hasil penjualan akan diinvestasikan kembali pada kebutuhan lain.

Baca Juga: Bapenda Semarang Luncurkan Aplikasi Lek Paijo, Apa Itu?

Darmin menambahkan infrastruktur seperti jalan tol dan rumah sakit tidak bisa  disekuritisasi dengan DIRE lantaran undang-undang tidak mengizinkan keduanya untuk dijual, namun keduanya tetap bisa disekuritisasi dengan menggunakan efek beragun aset. (Amu)

“Harus ada insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit keuntungan pada pengembang, sehingga mereka tidak lagi berinvestasi di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam,” terangnya seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Saat ini tarif BPHTB di setiap kota/kabupaten ditetapkan setinggi-tingginya 5%. Kewenangan penetapan ketentuan BPHTB berada di Pemerintah Kota/Kabupaten. “Kalau ini bisa kita lakukan cepat, saya kira pergerakan investasi di daerah akan kelihatan,” tambahnya.

Presiden optimis pemangkasan ini tidak akan mengurangi pendapatan daerah karena hanya akan diberlakukan pada sektor BPHTB tertentu saja.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan real estate tersebut nantinya disekuritisasi dengan DIRE untuk dijual kepada masyarakat dalam unit-unit kecil. Dana hasil penjualan akan diinvestasikan kembali pada kebutuhan lain.

Baca Juga: Bapenda Semarang Luncurkan Aplikasi Lek Paijo, Apa Itu?

Darmin menambahkan infrastruktur seperti jalan tol dan rumah sakit tidak bisa  disekuritisasi dengan DIRE lantaran undang-undang tidak mengizinkan keduanya untuk dijual, namun keduanya tetap bisa disekuritisasi dengan menggunakan efek beragun aset. (Amu)

Topik : tax amnesty, repatriasi, DIRE, BPHTB
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI