Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif PPN DTP atas Penyerahan Kertas

A+
A-
3
A+
A-
3
Insentif PPN DTP atas Penyerahan Kertas

Pertanyaan:
PERKENALKAN nama saya Fafa, pegawai keuangan pabrikan kertas di Jawa Timur. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan kertas ke perusahaan pers? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi?

Fafa, Jawa Timur.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Fafa atas pertanyaannya. Ketentuan PPN DTP atas penyerahan kertas ke perusahaan pers diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020 (PMK 125/2020).

Adapun insentif yang diberikan adalah insentif berupa PPN DTP atas penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers. Ketentuan dalam PMK 125/2020 ini mulai berlaku setelah 7 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 8 September 2020.

Lebih lanjut, perusahaan pers yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers berupa perusahaan media cetak yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah, yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 58130.

Kode tersebut harus tercantum dalam:

  1. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang telah dilaporkan wajib pajak;
  2. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, bagi wajib pajak yang kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 belum jatuh tempo; atau
  3. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master file) wajib pajak, bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2019.

Adapun kertas yang mendapatkan insentif PPN DTP adalah kertas koran yang tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 dan kertas majalah yang tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

Selanjutnya, PKP yang melakukan penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu diberikan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 125/PMK.010/2020” dan laporan realisasi PPN DTP, yaitu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah diperlakukan sebagai penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang tidak diberikan insentif PPN DTP. Dengan demikian, akan diperlakukan sebagai penyerahan yang dikenai PPN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perlu diinformasikan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperoleh data/informasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

  1. wajib pajak tidak berhak memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah;
  2. objek yang diserahkan atau yang diimpor bukan merupakan kertas koran dan/atau kertas majalah yang diberikan fasilitas berdasarkan peraturan menteri ini; dan/atau
  3. kertas koran dan/atau kertas majalah yang diberikan fasilitas berdasarkan peraturan menteri ini tidak dipergunakan untuk pembuatan koran dan/atau majalah.

Demikian jawaban kami, semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, PMK 125/2020, PPN DTP, kertas koran

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 September 2021 | 16:59 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Kecepatan Vaksinasi dan Pemberian Insentif Jadi Penentu Pemulihan

Jum'at, 10 September 2021 | 11:00 WIB
KABUPATEN KUDUS

Ada Pemutihan Sampai Akhir Bulan, Warga Diminta Lunasi Tunggakan Pajak

Kamis, 09 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Suket PP 23 Tetap Kena Potong Pajak? Ini Solusi dari DJP

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (2)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu