Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Jadi 'Penyelamat' Kala Pandemi, Evaluasi Diperlukan

A+
A-
3
A+
A-
3
Insentif Pajak Jadi 'Penyelamat' Kala Pandemi, Evaluasi Diperlukan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemberian insentif pajak sudah jadi senjata pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Insentif pajak terbukti cukup membantu pelaku usaha bertahan dari lesunya ekonomi.

Tak cuma Indonesia, negara-negara lain di seluruh dunia juga menjadikan kebijakan perpajakan sebagai kerangka pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyaluran insentif pajak selama nyaris 2 tahun terakhir ini memang berdampak optimal terhadap perekonomian.

Ketua Program Pascasarjana FEB Universitas Trunojoyo Madura, Yulianti Abbas, membenarkan kebijakan pajak dapat menjadi bantuan segera alias immediate relief untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan pelaku usaha.

Baca Juga: Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

"Negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menerapkan kebijakan pajak yang dapat membantu ekonomi bangsa," ujar Yulianti dalam Simposium Nasional Perpajakan 8 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, kebijakan pajak paling umum diambil oleh banyak negara adalah penundaan pembayaran pajak. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat dan likuiditas perusahaan. Kendati manfaatnya jelas terlihat, Yulianti menggarisbawahi perlunya evaluasi atas kebijakan ini.

Ada 3 aspek, ujar Yulianti, yang perlu dikritisi terkait penyaluran insentif pajak. Pertama, seberapa efektif kebijakan pajak dijalankan. Pemerintah perlu memastikan penyaluran insentif pajak sesuai dengan tujuan awalnya. Tak cuma itu, pemerintah juga perlu memastikan imbasnya signifikan terhadap ekonomi nasional.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Kedua, pemerintah perlu menghitung ulang korelasi penyaluran insentif pajak dengan imbasnya terhadap penurunan penerimaan. Yulianti mewanti-wanti adanya potensi penerimaan pajak di daerah.

Ketiga, pemerintah dinilai perlu mengkaji aksi dan reaksi atas kebijakan pajak penghasilan (PPh) badan. Menurutnya, PPh badan punya pengaruh besar terhadap keuangan perusahaan.

Merespons 3 aspek yang perlu jadi bahan pertimbangan pemerintah di atas, Yulianti menekankan pentingnya riset oleh kalangan akademisi. Menurutnya, riset menjadi tools yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

"Dalam hal ini, riset berfungsi sebagai bahan evaluasi serta rujukan apabila fenomena serupa terjadi. Akademisi dapat membantu pemerintah untuk bersikap dan menyusun tindakan di masa kini dan depan," kata Yulianti.

Dalam acara ini, salah satu narasumber yakni Ustaz Farid Saenong, ikut menyampaikan kajian terkait pajak dari perspektif agama Islam. Kendati tidak dituliskan secara gamblang, ujarnya, implementasi pungutan pajak sudah terekam dalam ajaran agama.

"Ada ketentuan pajak dalam hukum agama," jelas Ustadz Farid Saenong.

Baca Juga: Batas Restitusi PPN Dipercepat Jadi Rp5 M, Dokumen Tetap Kudu Disimpan

Namun, pengaturan teknis terkait pelaksanaan di lapangan tetap menjadi wewenang pemerintah. Poin utama dari pernyataannya, ujar Ustaz Farid, adalah ada benang merah antara pungutan pajak dan syariat Islam selama digunakan untuk kepentingan umum. (tradiva sandriana/sap)

Topik : insentif pajak, diskon pajak, pemulihan ekonomi nasional, PPh, PPN, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 15:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Perhatian! Wajib Pajak Peserta PPS Harus Cermat Hitung Nilai Utang

Kamis, 20 Januari 2022 | 15:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Luncurkan Taksonomi Hijau, Pedoman Pemberian Insentif Industri

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:30 WIB
KINERJA FISKAL

Terpukul Varian Delta, Kinerja Pendapatan Daerah Masih Mampu Tumbuh

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

'Minimnya' Jumlah WP Peserta Tax Amnesty Jadi Alasan PPS Digelar

berita pilihan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang, PMK Segera Dirilis

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR