Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Insentif Pajak Jadi 'Penyelamat' Kala Pandemi, Evaluasi Diperlukan

A+
A-
3
A+
A-
3
Insentif Pajak Jadi 'Penyelamat' Kala Pandemi, Evaluasi Diperlukan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemberian insentif pajak sudah jadi senjata pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Insentif pajak terbukti cukup membantu pelaku usaha bertahan dari lesunya ekonomi.

Tak cuma Indonesia, negara-negara lain di seluruh dunia juga menjadikan kebijakan perpajakan sebagai kerangka pemulihan ekonomi akibat pandemi. Namun, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyaluran insentif pajak selama nyaris 2 tahun terakhir ini memang berdampak optimal terhadap perekonomian.

Ketua Program Pascasarjana FEB Universitas Trunojoyo Madura, Yulianti Abbas, membenarkan kebijakan pajak dapat menjadi bantuan segera alias immediate relief untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan pelaku usaha.

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

"Negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menerapkan kebijakan pajak yang dapat membantu ekonomi bangsa," ujar Yulianti dalam Simposium Nasional Perpajakan 8 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, kebijakan pajak paling umum diambil oleh banyak negara adalah penundaan pembayaran pajak. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat dan likuiditas perusahaan. Kendati manfaatnya jelas terlihat, Yulianti menggarisbawahi perlunya evaluasi atas kebijakan ini.

Ada 3 aspek, ujar Yulianti, yang perlu dikritisi terkait penyaluran insentif pajak. Pertama, seberapa efektif kebijakan pajak dijalankan. Pemerintah perlu memastikan penyaluran insentif pajak sesuai dengan tujuan awalnya. Tak cuma itu, pemerintah juga perlu memastikan imbasnya signifikan terhadap ekonomi nasional.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Kedua, pemerintah perlu menghitung ulang korelasi penyaluran insentif pajak dengan imbasnya terhadap penurunan penerimaan. Yulianti mewanti-wanti adanya potensi penerimaan pajak di daerah.

Ketiga, pemerintah dinilai perlu mengkaji aksi dan reaksi atas kebijakan pajak penghasilan (PPh) badan. Menurutnya, PPh badan punya pengaruh besar terhadap keuangan perusahaan.

Merespons 3 aspek yang perlu jadi bahan pertimbangan pemerintah di atas, Yulianti menekankan pentingnya riset oleh kalangan akademisi. Menurutnya, riset menjadi tools yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah.

Baca Juga: Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

"Dalam hal ini, riset berfungsi sebagai bahan evaluasi serta rujukan apabila fenomena serupa terjadi. Akademisi dapat membantu pemerintah untuk bersikap dan menyusun tindakan di masa kini dan depan," kata Yulianti.

Dalam acara ini, salah satu narasumber yakni Ustaz Farid Saenong, ikut menyampaikan kajian terkait pajak dari perspektif agama Islam. Kendati tidak dituliskan secara gamblang, ujarnya, implementasi pungutan pajak sudah terekam dalam ajaran agama.

"Ada ketentuan pajak dalam hukum agama," jelas Ustadz Farid Saenong.

Baca Juga: Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Namun, pengaturan teknis terkait pelaksanaan di lapangan tetap menjadi wewenang pemerintah. Poin utama dari pernyataannya, ujar Ustaz Farid, adalah ada benang merah antara pungutan pajak dan syariat Islam selama digunakan untuk kepentingan umum. (tradiva sandriana/sap)

Topik : insentif pajak, diskon pajak, pemulihan ekonomi nasional, PPh, PPN, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingin Gabung NPWP Suami, Istri Ternyata Cuma Perlu Lakukan Ini

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat