BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan berpandangan prospek makro dan fiskal Indonesia tahun ini masih positif, meskipun International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 dari 5,9% menjadi 5,6%.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menilai kinerja dan prospek makro dan fiskal Indonesia tahun ini masih positif. Menurutnya, pandangan kondisi perekonomian yang positif tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19.
"Efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi berhasil mendorong menguatnya aktivitas perekonomian," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).
Febrio menjelaskan IMF sesungguhnya memberikan apresiasi kepada strategi pengelolaan kebijakan makro dan fiskal Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.
Menurutnya, IMF juga menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sukses dalam menangani pandemi, sekaligus memulihkan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan fiskal jangka menengah.
“Langkah konsolidasi fiskal yang saat ini berjalan sangat tepat untuk dilakukan. Upaya pemerintah mengembalikan defisit anggaran kembali ke level 3% pada 2023 menunjukkan Indonesia kredibel di mata pelaku pasar,” tuturnya.
IMF, lanjut Febrio, bahkan memperkirakan defisit APBN Indonesia pada tahun ini akan mencapai 4% terhadap PDB. Proyeksi defisit APBN tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan pada UU APBN 2022 sebesar 4,85%.
Namun, sambungnya, IMF juga menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian kecepatan konsolidasi fiskal ke depan apabila tekanan risiko eksternal makin kuat dan memengaruhi proses pemulihan ekonomi.
Untuk itu, lanjut Febrio, pemerintah akan memperhatikan saran IMF untuk mewaspadai peningkatan sejumlah risiko eksternal seperti penyebaran Covid-19, meningkatknya tekanan inflasi global, serta pengetatan pasar keuangan global.
“Berbagai risiko tersebut dinilai berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi global, yang pada gilirannya berdampak pada ekonomi domestik,” ujarnya.
Febrio menambahkan IMF juga menyoroti strategi jangka menengah peningkatan pendapatan negara, khususnya perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan prioritas.
Tak ketinggalan, IMF juga mendorong pemerintah untuk merancang strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang lebih spesifik sebagai bagian dari strategi keluar dari kebijakan luar biasa di masa pandemi pandemi (exit strategy).
Menurut Febrio, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk keluar dari situasi pandemi tersebut, termasuk di antaranya adalah melanjutkan reformasi struktural untuk mendukung daya saing ekonomi.
"Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan IMF sebetulnya telah menjadi bagian dari upaya-upaya reformasi fiskal, struktural, dan sektor keuangan yang sedang dan akan terus dilanjutkan pemerintah bersama otoritas terkait," katanya. (rig)
