HMRC Mulai Investigasi Setoran Pajak Kurang Bayar Perusahaan Raksasa

LONDON, DDTCNews – Otoritas pajak Inggris (HM Revenue & Customs/HMRC) menilai perusahaan multinasional berbasis Amerika Serikat (AS) memiliki pajak kurang bayar (underpaid) sebanyak GBP4,6 miliar (Rp84,06 triliun) pada periode 2018.

Pengamat Pajak Firma Hukum Pinsent Masons Jason Collins mengatakan bisnis multinasional menjadi target invetigasi HMRC karena mengalihkan keuntungan ke luar negeri, begitu pun perusahaan teknologi multinasional.

“Ini karena model bisnis digital memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan di wilayah yang hanya ada sedikit kehadiran fisik. Karenanya, di bawah aturan pajak internasional saat ini yang ditetapkan di era pra-digital, kewajiban pajak terbatas,” ujarnya seperti dikutip pada Kamis (25/4/2019).

Berdasarkan data Large Business Direktorat (LBD) HMRC, potensi kewajiban pajak tambahan maksimum sebelum investigasi penuh pada periode 2017-2018 berjumlah GBP27,8 miliar (Rp507,98 triliun). Namun, 17% di antaranya timbul dari perusahaan yang berbasis di AS. Bisnis berbasis di Swiss mewakili tertinggi kedua di level 6%, diikuti oleh Irlandia 3% dan Prancis 2%.

Collins menjelaskan bukan hanya bisnis multinasional yang masuk radar HMRC. Semua bisnis besar sedang dalam pengawasan ketat. Jumlah pajak yang menurut HMRC kurang bayar pada 2018 tercatat sebagai rekor tertinggi. Oleh karena itu, HMRC berusaha untuk menangani persoalan tersebut.

Pada Januari, HMRC meluncurkan fasilitas kepatuhan pengalihan keuntungan baru yang memberikan peluang kepada bisnis untuk merestrukturisasi pengaturan lintas batas yang mengalihkan keuntungan ke luar negeri dan membayar kembali pajak terutang.

“HMRC mengharapkan semua bisnis yang beroperasi lintas batas untuk meninjau kembali kebijakan penetapan transfer pricingmereka untuk memastikan apakah mereka sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya,” tuturnya, seperti dilansirInternational Investment.

Penghindaran pajak tersebut dikabarkan telah dilakukan oleh perusahaan seperti Amazon, Starbucks, Google, eBay, dan Netflix yang mendapat sorotan atas tuduhan memindahkan keuntungan ke wilayah dengan rezim pajak lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak.