Berita
Senin, 06 Juli 2020 | 09:22 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Gubernur Anies akan Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Gubernur Anies akan Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak

JAKARTA, DDTCNews—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencabut izin usaha para penunggak pajak daerah. Untuk itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengecek perusahaan-perusahaan penunggak pajak tersebut.

Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk menagih pajak agar target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp44,5 triliun dapat tercapai. Per 11 November 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp33,5 triliun. Artinya, masih tersisa target Rp11 triliun hingga akhir 2019.

Baca Juga: Meski Dihantam Corona, Kabupaten Ini Optimistis Target Pajak Terpenuhi

“Perlu adanya upaya dari BPRD untuk meningkatkan keputuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena tingginya target penerimaan pajak, salah satunya kerja sama dengan Kejati DKI,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pada kerja sama ini, Kejati DKI Jakarta akan membantu BPRD mengecek perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak dengan menggali informasi penyebab wajib pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kejati menginformasikan BPRD akan melakukan sejumlah proses sebelum mereka menonaktifkan perusahaan penunggak pajak tersebut. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan penagihan pasif dengan melayangkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Anies Instruksikan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Lewat QRIS

Selanjutnya, melakukan penagihan aktif dengan menerbitkan surat paksa, diikuti dengan pemasangan plang penunggak pajak, hingga menyegel perusahaan yang tidak membayar dan melunasi kewajiban perpajakan tersebut.

Setelah itu, kalau tetap tidak mau membayar, baru setelah itu Gubernur DKI Jakartar Anies Baswedan menonaktifkan perusahaan-perusahaan tersebut. Kegiatan pencabutan izin usaha para penunggak pajak itu, rencananya akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Faisal mengungkapkan dengan adanya kerja sama antara BPRD dengan Kejati, diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif dan dalam waktu singkat ini dapat berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.

Baca Juga: Awas Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Paling Lambat 30 September 2020

Harapannya dari adanya kegiatan ini, seperti dilansir beritajakarta.id, para pengusaha diharapkan bersedia membayarkan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, sebelum Gubernur Anies Baswedan mencabut izin usaha mereka. (MG-avo/Bsi)

Topik : anies baswedan, penunggak pajak, cabut izin, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 29 Juni 2020 | 16:20 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 29 Juni 2020 | 14:52 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Senin, 29 Juni 2020 | 12:48 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 29 Juni 2020 | 11:58 WIB
PROVINSI BALI
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 09:22 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 05 Juli 2020 | 15:01 WIB
KINERJA EKONOMI
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 05 Juli 2020 | 13:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL
Minggu, 05 Juli 2020 | 12:01 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 05 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Minggu, 05 Juli 2020 | 09:01 WIB
PAJAK LAYANAN DIGITAL