Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gubernur Anies akan Cabut Izin Usaha Para Penunggak Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencabut izin usaha para penunggak pajak daerah. Untuk itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengecek perusahaan-perusahaan penunggak pajak tersebut.

Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk menagih pajak agar target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp44,5 triliun dapat tercapai. Per 11 November 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp33,5 triliun. Artinya, masih tersisa target Rp11 triliun hingga akhir 2019.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

“Perlu adanya upaya dari BPRD untuk meningkatkan keputuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena tingginya target penerimaan pajak, salah satunya kerja sama dengan Kejati DKI,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pada kerja sama ini, Kejati DKI Jakarta akan membantu BPRD mengecek perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak dengan menggali informasi penyebab wajib pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kejati menginformasikan BPRD akan melakukan sejumlah proses sebelum mereka menonaktifkan perusahaan penunggak pajak tersebut. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan penagihan pasif dengan melayangkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Selanjutnya, melakukan penagihan aktif dengan menerbitkan surat paksa, diikuti dengan pemasangan plang penunggak pajak, hingga menyegel perusahaan yang tidak membayar dan melunasi kewajiban perpajakan tersebut.

Setelah itu, kalau tetap tidak mau membayar, baru setelah itu Gubernur DKI Jakartar Anies Baswedan menonaktifkan perusahaan-perusahaan tersebut. Kegiatan pencabutan izin usaha para penunggak pajak itu, rencananya akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Faisal mengungkapkan dengan adanya kerja sama antara BPRD dengan Kejati, diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif dan dalam waktu singkat ini dapat berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

Harapannya dari adanya kegiatan ini, seperti dilansir beritajakarta.id, para pengusaha diharapkan bersedia membayarkan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, sebelum Gubernur Anies Baswedan mencabut izin usaha mereka. (MG-avo/Bsi)

Kepala BPRD Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk menagih pajak agar target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp44,5 triliun dapat tercapai. Per 11 November 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp33,5 triliun. Artinya, masih tersisa target Rp11 triliun hingga akhir 2019.

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

“Perlu adanya upaya dari BPRD untuk meningkatkan keputuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena tingginya target penerimaan pajak, salah satunya kerja sama dengan Kejati DKI,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pada kerja sama ini, Kejati DKI Jakarta akan membantu BPRD mengecek perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak dengan menggali informasi penyebab wajib pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kejati menginformasikan BPRD akan melakukan sejumlah proses sebelum mereka menonaktifkan perusahaan penunggak pajak tersebut. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan penagihan pasif dengan melayangkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Selanjutnya, melakukan penagihan aktif dengan menerbitkan surat paksa, diikuti dengan pemasangan plang penunggak pajak, hingga menyegel perusahaan yang tidak membayar dan melunasi kewajiban perpajakan tersebut.

Setelah itu, kalau tetap tidak mau membayar, baru setelah itu Gubernur DKI Jakartar Anies Baswedan menonaktifkan perusahaan-perusahaan tersebut. Kegiatan pencabutan izin usaha para penunggak pajak itu, rencananya akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Faisal mengungkapkan dengan adanya kerja sama antara BPRD dengan Kejati, diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif dan dalam waktu singkat ini dapat berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

Harapannya dari adanya kegiatan ini, seperti dilansir beritajakarta.id, para pengusaha diharapkan bersedia membayarkan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, sebelum Gubernur Anies Baswedan mencabut izin usaha mereka. (MG-avo/Bsi)

Topik : anies baswedan, penunggak pajak, cabut izin, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA