PEMILU AS

Elizabeth Warren: Sekarang Saatnya Pajak Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 16 November 2019 | 18:05 WIB
Elizabeth Warren: Sekarang Saatnya Pajak Kekayaan Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren.

WASHINGTON, DDTCNews—Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren meningkatkan serangannya kepada para miliarder yang menentang pajak kekayaan, dengan merilis iklan baru pedas yang menargetkan empat pria terkaya di AS dengan menyebut namanya.

Dalam iklan berjudul Elizabeth Warren Berdiri Melawan Billionaires yang akan disiarkan TV AS pekan ini, senator kiri asal Massachusetts ini memberikan perhatiannya ke investor Leon Cooperman, eks- CEO Ameritrade Joe Ricketts, mantan CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein dan investor Peter Thiel.

“Sekarang saatnya untuk pajak kekayaan,kata Warren kepada para siswa SMA di sebuah tempat gym yang disambut sorak-sorai para siswa. “Saya pernah mendengar ada beberapa miliarder di Amerika yang tidak mendukung rencana ini,tambahnya dalam iklan tersebut.

Baca Juga:
Ada Opsen Pajak Kendaraan, Kota Ini Bakal Dapat Rp1 Triliun per Tahun

Cooperman pada 2017 menyelesaikan catatan iklannya dengan Otoritas Bursa AS dan membayar hampir US$5 juta biaya atas insider trading. “Ia [Warren] mewakili yang terburuk di kalangan politisi ketika dia berusaha untuk menjelekkan orang kaya karena ada lebih banyak orang miskin,” katanya.

Namun, iklan itu tampaknya menyentuh hati Blankfein, yang mencuit bahwa ia terkejut karena tampil di iklan tersebut, sambil menyitir klaim Warren sebelumnya tentang leluhur asli Amerika, suku bangsa Indian. "Mungkin kesukuan hanya ada dalam DNA-nya, cuitnya.

Warren sebelumnya mengusulkan pajak untuk ultramiliuner dalam kampanyenya sebagai Presiden AS. Ia menargetkan dapat memajaki kaum ultramiliuner itu dengan pajak kekayaan dengan tarif 2% dari kekayaan di atas US$50 juta, dan 1% pajak tambahan untuk kekayaan di atas US$1 miliar.

Baca Juga:
Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini

Selama ini, AS tidak mengenal pajak kekayaan. Jika Warren kelak terpilih menjadi Presiden AS, maka orang seperti Bill Gates yang memiliki kekayaan US$107 miliar akan membayar pajak kekayaannya paling sedikit US$6,4 miliar.

Emmanuel Saez dan Gabriel Zucman, ekonom Universitas California yang mendesain pajak untuk ultra-miliuner itu menghitung, apabila pajak tambahan 3% tersebut sudah ada sejak 1982, maka Bos Microsoft itu akan membayar US$36 miliar.

Partai Demokrat AS, seperti dilansir theguardian.com, melihat gagasan tentang pajak kekayaan sebagai solusi untuk keprihatinan yang berkepanjangan tentang ketidaksetaraan dan konsentrasi cepat kekuatan ekonomi di kalangan orang Amerika yang kaya.

Baca Juga:
Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

Kemunculannya juga merupakan penangkal bagi kebijakan Presiden Trump, yang pemotongan pajaknya sebesar US$1,5 triliun sebagian besar menguntungkan orang-orang Amerika dan korporasi-korporasi kaya, tetapi meninggalkan generasi mendatang dengan tagihan.

“Kita hidup di Zaman Gilded kedua,” kata Bruce Ackerman, profesor hukum dan politik Universitas Yale yang mendukung pajak tersebut. ”Apa yang kita miliki sekali lagi adalah orang-orang baik di sebelah kanan dan kiri diprovokasi oleh persepsi yang mereka tinggalkan.” (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 10:05 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini

Rabu, 17 April 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

Selasa, 16 April 2024 | 18:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025