INGGRIS

Dorong Brexit, Inggris Buat Kawasan Khusus dengan Tarif Pajak Rendah

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Desember 2020 | 14:51 WIB
Dorong Brexit, Inggris Buat Kawasan Khusus dengan Tarif Pajak Rendah

Perdana Menteri Boris Johnson bersama pasangannya Carrie Symonds. ANTARA FOTO/Chris Jackson/Pool via REUTERS/HP/djo

LONDON, DDTCNews - Proses negosiasi perdagangan Brexit antara Uni Eropa dan Inggris mulai mendapatkan titik terang menjelang berakhirnya periode transisi pada 31 Desember 2020.

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengatakan pemerintah memiliki banyak rencana jika kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa bisa dicapai sebelum tahun baru. Salah satu rencana yang akan dilakukan antara lain membuat kawasan ekonomi khusus dengan rezim pajak rendah.

"Salah satu gagasan adalah dengan menerapkan daerah pelabuhan bebas, zona perdagangan internasional dengan pajak rendah," katanya seperti dikutip Senin (28/12/2020).

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Johnson menjabarkan adanya kawasan ekonomi khusus pada daerah pelabuhan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Inggris setelah keluar dari Uni Eropa. Dia menepis wacana kawasan ekonomi khusus dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penggelapan pajak.

Menurutnya, kawasan perdagangan bebas juga sudah diterapkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa dengan sejumlah pembatasan. Dia memastikan akan membuka semua rencana kebijakan baru pemerintah setelah proses negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa rampung.

"Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk menyusun kebijakan dan kami tidak perlu terlalu banyak membicarakannya selama periode ini, karena mungkin hal tidak akan membuahkan hasil apapun," terangnya.

Baca Juga:
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Perdana Menteri menyampaikan semangat Inggris dalam negosiasi perdagangan adalah tetap mendapatkan akses atas perdagangan bebas dengan Uni Eropa tanpa terikat dengan regulasi kawasan zona Euro. Johnson meyakini proses tersebut tidak akan berlaku untuk semua jenis bisnis.

Dia mencontohkan industri jasa keuangan. PM Johnson menyatakan kemungkinan besar bisnis jasa keuangan asal Inggris akan mendapatkan potensi regulasi tambahan atau hambatan nontarif untuk masuk ke pasar Uni Eropa.

"Anda ingin melakukan perdagangan bebas dengan Uni Eropa tanpa terikat dalam peraturan atau lingkaran legislatif mereka, tapi kesepakatan perdagangan Brexit mungkin tidak seperti yang kita inginkan," imbuhnya seperti dilansir theguardian.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak