Review
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 15:32 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (1)
Senin, 30 Maret 2020 | 15:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Rabu, 04 Maret 2020 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 4 MARET-10 MARET 2020
Komunitas
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 30 Maret 2020 | 15:23 WIB
KELUARGA KERAJAAN INGGRIS
Senin, 23 Maret 2020 | 15:13 WIB
ANEKDOT AKUNTAN
Reportase
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Bea Cukai Temui Menteri Susi

A+
A-
0
A+
A-
0
Dirjen Bea Cukai Temui Menteri Susi

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk melakukan rapat koordinasi. Rapat itu membahas mengenai maraknya ekspor hasil laut dalam negeri yang bernilai ekonomis sangat tinggi di pasaran dunia.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (13/06), kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama mencegah terjadinya illegal fishing, yaitu impor dan ekspor ilegal atas hasil laut terutama hewan laut yang dilindungi dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna).

“Hal ini perlu ditangani secara serius, karena selain berimbas dalam peningkatan ekonomi juga mengakibatkan kerugian immateriil adanya potensi kerusakan sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta kepunahan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Bea Cukai dan KKP sepakat untuk meningkatkan kerja sama intelijen di antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal di perairan tanah air,” ungkap Heru.

Baca Juga: Pengajuan Percepatan Impor Alat Kesehatan Kini Bisa Online Via INSW

Dalam rapat koordinasi itu, Heru turut menyerahkan Cangkang Kerang Kepala Kambing (Cassis Cornuta) yang menjadi contoh hasil tangkapan ekspor Bea Cukai Tanjung Priok di 2015. Saat itu, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengamankan 2 kontainer hasil laut yang termasuk satwa yang dilindungi dalam Appendix II CITES.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan memberitahukan barang dengan tidak benar. Barang diberitahukan sebagai Cangkang Moluska dan tidak diberitahukan secara spesifik jenisnya. Berdasarkan keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Cangkang Kerang Kepala Kambing bernilai ekonomis cukup tinggi dengan total nilai lebih dari 25 Miliar Rupiah.

Selain Bea Cukai Tanjung Priok, sebagaimana dilansir dari pernyatan tertulis Dijten Bea Cukai, beberapa kantor Bea Cukai lainnya pun berhasil menggagalkan ekspor lobster atas kerja sama informasi dengan pihak KKP.

Baca Juga: Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona

Senada dengan Heru, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah baik dan merupakan bukti kerja sama serta koordinasi di antara Ditjen Bea Cukai dan KKP.

“Hal ini perlu ditangani secara serius, karena selain berimbas dalam peningkatan ekonomi juga mengakibatkan kerugian immateriil adanya potensi kerusakan sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta kepunahan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Bea Cukai dan KKP sepakat untuk meningkatkan kerja sama intelijen di antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal di perairan tanah air,” ungkap Heru.

Baca Juga: Pengajuan Percepatan Impor Alat Kesehatan Kini Bisa Online Via INSW

Dalam rapat koordinasi itu, Heru turut menyerahkan Cangkang Kerang Kepala Kambing (Cassis Cornuta) yang menjadi contoh hasil tangkapan ekspor Bea Cukai Tanjung Priok di 2015. Saat itu, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengamankan 2 kontainer hasil laut yang termasuk satwa yang dilindungi dalam Appendix II CITES.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan memberitahukan barang dengan tidak benar. Barang diberitahukan sebagai Cangkang Moluska dan tidak diberitahukan secara spesifik jenisnya. Berdasarkan keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Cangkang Kerang Kepala Kambing bernilai ekonomis cukup tinggi dengan total nilai lebih dari 25 Miliar Rupiah.

Selain Bea Cukai Tanjung Priok, sebagaimana dilansir dari pernyatan tertulis Dijten Bea Cukai, beberapa kantor Bea Cukai lainnya pun berhasil menggagalkan ekspor lobster atas kerja sama informasi dengan pihak KKP.

Baca Juga: Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona

Senada dengan Heru, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah baik dan merupakan bukti kerja sama serta koordinasi di antara Ditjen Bea Cukai dan KKP.

Topik : susi pudjiastuti, djbc, Bea Cukai, illegal fishing
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 05 Februari 2018 | 11:11 WIB
BEA CUKAI
Rabu, 28 Desember 2016 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 08 Maret 2019 | 07:59 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 11 Februari 2020 | 11:55 WIB
PENERIMAAN BEA
berita pilihan
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 16:50 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 Maret 2020 | 16:20 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA