Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Bea Cukai Temui Menteri Susi

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk melakukan rapat koordinasi. Rapat itu membahas mengenai maraknya ekspor hasil laut dalam negeri yang bernilai ekonomis sangat tinggi di pasaran dunia.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (13/06), kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama mencegah terjadinya illegal fishing, yaitu impor dan ekspor ilegal atas hasil laut terutama hewan laut yang dilindungi dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna).

“Hal ini perlu ditangani secara serius, karena selain berimbas dalam peningkatan ekonomi juga mengakibatkan kerugian immateriil adanya potensi kerusakan sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta kepunahan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Bea Cukai dan KKP sepakat untuk meningkatkan kerja sama intelijen di antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal di perairan tanah air,” ungkap Heru.

Baca Juga: Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata BKF

Dalam rapat koordinasi itu, Heru turut menyerahkan Cangkang Kerang Kepala Kambing (Cassis Cornuta) yang menjadi contoh hasil tangkapan ekspor Bea Cukai Tanjung Priok di 2015. Saat itu, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengamankan 2 kontainer hasil laut yang termasuk satwa yang dilindungi dalam Appendix II CITES.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan memberitahukan barang dengan tidak benar. Barang diberitahukan sebagai Cangkang Moluska dan tidak diberitahukan secara spesifik jenisnya. Berdasarkan keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Cangkang Kerang Kepala Kambing bernilai ekonomis cukup tinggi dengan total nilai lebih dari 25 Miliar Rupiah.

Selain Bea Cukai Tanjung Priok, sebagaimana dilansir dari pernyatan tertulis Dijten Bea Cukai, beberapa kantor Bea Cukai lainnya pun berhasil menggagalkan ekspor lobster atas kerja sama informasi dengan pihak KKP.

Baca Juga: Bea Cukai Indonesia & Malaysia Adakan Pertemuan Bilateral, Ada Apa?

Senada dengan Heru, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah baik dan merupakan bukti kerja sama serta koordinasi di antara Ditjen Bea Cukai dan KKP.

“Hal ini perlu ditangani secara serius, karena selain berimbas dalam peningkatan ekonomi juga mengakibatkan kerugian immateriil adanya potensi kerusakan sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta kepunahan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Bea Cukai dan KKP sepakat untuk meningkatkan kerja sama intelijen di antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal di perairan tanah air,” ungkap Heru.

Baca Juga: Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata BKF

Dalam rapat koordinasi itu, Heru turut menyerahkan Cangkang Kerang Kepala Kambing (Cassis Cornuta) yang menjadi contoh hasil tangkapan ekspor Bea Cukai Tanjung Priok di 2015. Saat itu, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengamankan 2 kontainer hasil laut yang termasuk satwa yang dilindungi dalam Appendix II CITES.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan memberitahukan barang dengan tidak benar. Barang diberitahukan sebagai Cangkang Moluska dan tidak diberitahukan secara spesifik jenisnya. Berdasarkan keterangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Cangkang Kerang Kepala Kambing bernilai ekonomis cukup tinggi dengan total nilai lebih dari 25 Miliar Rupiah.

Selain Bea Cukai Tanjung Priok, sebagaimana dilansir dari pernyatan tertulis Dijten Bea Cukai, beberapa kantor Bea Cukai lainnya pun berhasil menggagalkan ekspor lobster atas kerja sama informasi dengan pihak KKP.

Baca Juga: Bea Cukai Indonesia & Malaysia Adakan Pertemuan Bilateral, Ada Apa?

Senada dengan Heru, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah baik dan merupakan bukti kerja sama serta koordinasi di antara Ditjen Bea Cukai dan KKP.

Topik : susi pudjiastuti, djbc, Bea Cukai, illegal fishing
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 14:15 WIB
PENURUNAN TARIF PAJAK
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:41 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 12:37 WIB
RAPBN 2020
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 19:37 WIB
RAPBN 2020
berita pilihan
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 14:15 WIB
PENURUNAN TARIF PAJAK
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:41 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 12:37 WIB
RAPBN 2020
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 19:37 WIB
RAPBN 2020
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 15:40 WIB
PIDATO PRESIDEN
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 15:01 WIB
PIDATO PRESIDEN
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 14:45 WIB
PERPRES 55/2019
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 14:15 WIB
PIDATO PRESIDEN
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 10:25 WIB
PERPRES 55/2019
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 09:13 WIB
BERITA PAJAK HARI INI