Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Butuh Tambahan Anggaran, Pemerintah Lirik Mining Kripto

A+
A-
2
A+
A-
2
Butuh Tambahan Anggaran, Pemerintah Lirik Mining Kripto

Ilustrasi.

VIENTIANE, DDTCNews – Pemerintah Laos tengah merancang pilot project untuk memanfaatkan cryptocurrency mining atau penambangan kripto dan transaksi atas uang digital. Pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan sampai 20% melalui investasi model baru ini.

Dari keuntungan yang didapat nanti, pemerintah diprediksi meraup US$194 juta atau setara Rp2,7 T dari transaksi kripto pada 2022. Menariknya, keuntungan dari mining kripto ini akan dipakai pemerintah untuk melunasi utang dan menutup pembiayaan penanganan pandemi.

Dari laman yang ditulis The Coin Republic, pemerintah Laos memanfaatkan momentum kerasnya China dalam melarang transaksi kripto. Setidaknya pemerintah akan meraup penghasilan sebesar 2 triliun kip Laos atau setara US$194 juta dari 6 perusahaan yang melaksanakan uji coba.

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Kendati pemerintah menunjuk sejumlah perusahaan untuk menjalankan mining kripto, Bank Nasional Laos justru memperingatkan potensi kerugian sekaligus pelanggaran hukum dari mining kripto.

"Di saat pemerintah mulai menangani penambangan kripto, bank nasional Laos telah bertahun-tahun memberi informasi mengenai bahayanya penambangan kripto yang sangat melanggar hukum di Laos," tulis The Coin Republic.

Adapun 6 perusahaan yang ditunjuk melakukan penambangan kripto adalah Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road and Bridge Construction, Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey, Joint Development Bank, dan Phousy Group.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Keputusan pemerintah Laos untuk menjajal penambangan kripto ini dilatari anjloknya penerimaan negara akibat lesunya sektor pariwisata. Tak cuma pariwisata, pandemi Covid-19 juga menghantam hydropower sebagai industri utama negara ini.

Selain itu, pemerintah Laos juga telah berjanji untuk lebih serius menangani penggelapan pajak di negaranya. Hal ini harus dilakukan setelah Laos menjalani pemeriksaan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan Amerika Serikat dan bagian Narkoba dan Kejahatan PBB. (sap)

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses
Topik : pajak internasional, pajak kripto, cryptocurrency, Laos, mining kripto

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 16:00 WIB
JEPANG

Eks Menkeu Minta Pemerintah Naikkan Pajak Karbon Secara Agresif

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:45 WIB
SELEBRITAS

Setelah Disentil DJP, Ghozali 'NFT' Pastikan akan Patuh Bayar Pajak

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny