BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Masih ada sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum bisa mendapatkan kemudahan akses modal dalam menjalankan usahanya. Mengingat, saat ini semakin banyak pelaku UMKM di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan sejumlah cara untuk mengatasi pembiayaan atau modal bagi para pelaku UMKM akan dilakukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan bertujuan meningkatkan tingkat produktivitas kegiatan UMKM di Indonesia.
"Untuk perluas akses pemberian modal pada UMKM, kami persiapkan papan pengembangan UMKM yang bisa dicatat masing-masing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan skema Initial Public Offering (IPO) dengan melalui proses inkubasi selama 3-5 tahun oleh kami dan BEI," ujarnya di Jakarta, Senin (21/11).
Ia menyatakan penambahan modal tersebut juga bisa didapatkan melalui skema modal ventura yang mengarahkan pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau UMKM dalam jangka waktu tertentu. Modal ventura akan harus bisa dimanfaatkan secara langsung oleh pelaku UMKM, selanjutnya OJK akan menyederhanakan beberapa peraturannya.
Adapun skema crowdfunding yang juga bisa membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Crowdfunding tersebut berupa penggalangan dana dari sejumlah orang untuk memberikan pendanaan suatu proyek atau usaha yang pada umumnya dilakukan melalui media internet.
"Modal ventura, crowdfunding, kredit bank, sampai menjadi perusahaan publik menjadi spektrum pembiayaan bagi UMKM. Bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga harus semakin dimaksimalkan guna tambahan modal tidak mengarah pada beberapa sektor, melainkan lebih meluas," tuturnya.
Selain itu, OJK juga telah meminta perbankan untuk memperluas penyaluran KUR kepada seluruh pelaku UMKM. Menurutnya, beberapa sektor masih ada yang belum bisa merasakan aliran dana dari KUR.
Sektor yang belum bisa merasakan dana KUR tersebut yaitu sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Keseluruhan sektor tersebut harus bisa memanfaatkan dana KUR dalam menjalankan masing-masing usahanya.
Muliaman menekankan KUR masih perlu dievaluasi untuk lebih mengarah pada sektor produktif tersebut. Perataan aliran dana KUR tentunya menjadi tantangan pemerintah untuk bisa menanganinya karena setiap industri punya karakter yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. (Gfa)
