Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Disetop, Pemulihan Bisa Berlanjut?

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai tren pemulihan ekonomi akan tetap berlanjut meski pemerintah menghentikan pemberian insentif pajak untuk dunia usaha dalam rangka penanganan Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan semua sektor usaha pada semester I/2022 telah menunjukkan pemulihan. Bahkan pada sektor yang mengalami tekanan berat akibat pandemi seperti transportasi dan akomodasi juga tercatat tumbuh positif.

"Sektor ini terkena [tertekan] dalam sekali waktu 2020 karena memang ini adalah sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap mobilitas manusia. Sekarang mobilitas manusianya kan sudah jauh di atas prapandemi," katanya, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Febrio mengatakan hampir semua sektor usaha telah tumbuh di atas level prapandeminya. Menurutnya, pemerintah juga akan terus memantau kinerja sektor-sektor usaha tersebut untuk memastikan keberlanjutan pemulihannya.

Insentif pajak untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah mulai diberikan sejak 2020. Pada tahun ini, pemerintah melalui PMK 3/2022 mengatur perpanjangan 3 jenis insentif pajak untuk dunia usaha sepanjang Januari hingga Juni 2022.

Ketiga insentif tersebut meliputi pengurangan 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Jika dibandingkan aturan sebelumnya, yakni PMK 9/2021 s.t.t.d PMK 149/2021, pemberian insentif pada 2022 dilakukan secara lebih selektif. Dalam hal ini, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hanya menyasar sektor yang paling lambat pulih dari pandemi.

Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor diberikan kepada 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU), lebih sedikit dari sebelumnya 132 KLU. Sedangkan pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, berlaku untuk 156 KLU dari sebelumnya 216 KLU.

Pemerintah sempat menjelaskan KLU yang memperoleh perpanjangan insentif pajak merupakan sektor yang berkaitan erat dengan pandemi. Pasalnya, pemulihan sektor-sektor tersebut akan tergantung pada penanganan pandemi Covid-19 dan mobilitas masyarakat.

Beberapa sektor yang memperoleh perpanjangan insentif pajak karena pemulihannya relatif tertinggal di antaranya jasa pendidikan, angkutan laut, angkutan rel, angkutan udara, akomodasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa keuangan lain, industri mesin, industri kulit, industri alas kaki, industri semen, dan industri tembakau.

Sementara itu, sektor usaha yang kinerja dan produktivitasnya dinilai telah pulih seperti sebelum pandemi di antaranya pertambangan logam, perkebunan, perdagangan, industri makanan dan minuman, jasa keuangan, dan ketenagalistrikan.

Pada semester I/2022, data setoran pajak dari seluruh sektor usaha utama juga telah menunjukkan perbaikan dan berada pada zona positif. Misalnya setoran dari sektor industri pengolahan yang menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak, mengalami pertumbuhan 45,1%.

Sementara pada sektor transportasi dan pergudangan, penerimaan pajaknya tumbuh 12,3%. Kondisi itu berbanding terbalik dengan periode yang sama 2021, ketika masih terkontraksi 0,7%.

"Dalam konteks ini, kita harus lihatin seperti apa kecepatan dari pemulihannya nanti ketika pariwisata sudah pulih, pesawat penuh. Kita lihatin apakah pemulihannya akan secepat sektor-sektor yang lain," ujar Febrio. (sap)