BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Tantangan terkait pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) akibat berkembangnya e-commerce perlu segera ditindaklanjuti oleh otoritas pajak, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik.
Secara rata-rata, 22,8% dari penerimaan pajak di 24 yurisdiksi Asia dan Pasifik berasal dari PPN. Namun, digitalisasi dan globalisasi yang pesat di kawasan ini belum dapat direspons oleh sistem PPN yang saat ini berlaku.
"Ketentuan PPN tradisional seringkali tidak bisa secara efektif mengenakan PPN bila penyuplai tidak memiliki kehadiran fisik di dalam negeri. Akibatnya, PPN yang dikenakan sangat rendah," tulis OECD dalam VAT Digital Toolkit for Asia-Pacific, dikutip Jumat (11/3/2022).
Bila tidak ada reformasi PPN yang dapat menindaklanjuti tantangan ini, potensi PPN yang tidak terpungut akan terus meningkat dan menciptakan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha konvensional.
Dalam VAT Digital Toolkit for Asia-Pacific, OECD menyarankan kepada negara-negara Asia dan Pasifik untuk menindaklanjuti masalah pengenaan PPN atas produk digital nonfisik dari luar negeri yang dijual dalam suatu yurisdiksi dan impor barang-barang bernilai rendah melalui e-commerce.
Atas produk-produk digital yang dijual oleh perusahaan asing ke konsumen lokal, OECD menyarankan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk menetapkan tempat pengenaan PPN sesuai dengan tempat konsumen berlokasi. Lokasi konsumen dapat diketahui berdasarkan data pembayaran melalui perbankan, billing address, hingga IP address.
OECD juga menyarankan kepada negara-negara Asia dan Pasifik untuk menerapkan vendor collection regime. Dengan rezim ini, suppliers nonresiden yang melakukan penyerahan ke dalam negeri dibebani kewajiban untuk memungut PPN.
Vendor collection regime disarankan berlaku atas platform yang menjual produk digital nonfisik dan juga atas e-commerce yang memfasilitasi impor barang bernilai rendah ke dalam negeri.
Dengan langkah ini, yurisdiksi dapat memastikan tidak ada satupun produk atau barang yang diimpor dalam suatu yurisdiksi tanpa dikenai PPN.
Tak hanya meningkatkan penerimaan PPN, beban petugas kepabeanan juga berkurang karena PPN dipungut oleh e-commerce secara langsung dan bukan di kawasan pabean. Potensi fraud melalui praktik undervaluation juga diekspektasikan bakal berkurang.
Meski demikian, yurisdiksi perlu menyiapkan proses registrasi pemungut PPN dan sistem pembayaran yang sederhana agar platform dan e-commerce dapat dengan mudah mematuhi kewajiban PPN ini. (sap)
