BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua insentif fiskal yang diluncurkan pemerintah untuk memitigasi dampak virus Corona hanya akan diberikan pada wajib pajak yang patuh menunaikan kewajibannya.
Sri Mulyani mengatakan telah memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo agar memperhatikan rekam jejak wajib pajak sebelum memberikan insentif. Apalagi, saat ini pemerintah berencana memperluas penerima insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25.
“Saya sudah memerintahkan Dirjen Pajak bahwa insentif ini juga harus dikaitkan dengan track record wajib pajak, termasuk compliance mereka," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020).
Sri Mulyani mengatakan kehati-hatian itu dilakukan agar ketika pemerintah memberikan insentif, muncul basis-basis pajak baru yang berguna di masa yang akan datang. Terlebih, ada potensi penurunan penerimaan dalam jangka pendek dengan adanya pemberian insentif. Simak artikel ‘APBN Perubahan 2020, Penerimaan Pajak Turun 23,65% dari Target Awal’.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji perluasan berbagai insentif pajak yang awalnya hanya diberikan pada kelompok industri pengolahan tertentu. Simak artikel ‘Kaji Usulan, Sri Mulyani Bakal Perluas Penerima Insentif Pajak’.
"Saat ini kami dan Kemenko Perekonomian menerima banyak sekali usulan. Ini menjadi salah satu yang kita kaji mengenai kriteria sektor seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada sektor ekonomi selain industri manufaktur yang mengalami tekanan berat akibat virus Corona dan membutuhkan insentif PPh Pasal 21. Dia memperkirakan insentif pembebasan PPh Pasal 21 akan bisa dinikmati karyawan di sektor pariwisata, pertanian, hingga perkebunan.
Selain PPh Pasal 21, Airlangga juga mengkaji perluasan penerima insentif pembebasan PPh Pasal 22 dan pengurangan angsuran 30% PPh Pasal 25. Menurut Airlangga, pembebasan PPh Pasal 22 akan diberikan pula pada industri kecil dan menengah. (kaw)
