BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
JAKARTA, DDTCNews—Enam menteri dan seorang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju berbondong-bondong menyampaikan surat presiden RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR, Rabu (12/02/2020).
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan surat presiden (surpres) yang tengah dibawa juga melampirkan draf RUU dan naskah akademiknya. Dia berharap RUU itu bisa segera disahkan oleh DPR.
"Kami menyerahkan dokumennya. Seluruhnya sudah kami siapkan. Harapan pemerintah saat menyerahkan ini pada DPR, bisa dibahas dengan mekanisme di DPR," katanya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Selain Airlangga, terlihat juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Selain itu, ada juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Bersama-sama, mereka membawa RUU Omnibus Law Cipta kerja yang mencakup 79 UU pada 11 kluster, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.
Surpres dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja langsung diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan menyatakan DPR akan segera menindaklanjutinya dan membawanya dalam sidang paripurna, sebelum memulai proses pembahasan.
Puan memperkirakan RUU itu akan dibahas melalui Badan Legislasi DPR, karena melibatkan tujuh komisi. Meski demikian, bisa saja RUU dibahas hanya oleh panitia khusus (pansus), karena keputusannya tetap menunggu rapat pimpinan DPR.
Puan juga meminta masyarakat tak berprasangka buruk terhadap isi draf Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah dan DPR akan langsung menyosialisasikan isi Omnibus Law tersebut kepada masyarakat.
Selain itu, DPR juga akan menggelar mekanisme rapat dengar pendapat umum (RDPU) jika ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. (rig)
