BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Spesialis Kepabeanan. RPMK tersebut salah satunya mengatur perihal syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi spesialis kepabeanan.
Merujuk RPMK tersebut, spesialis kepabeanan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kepabeanan dan telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa di bidang Kepabeanan. Sesuai dengan pengertian itu, syarat utama bagi seseorang agar bisa menjadi spesialis kepabeanan adalah mengantongi izin.
“Setiap orang yang memberikan jasa spesialis kepabeanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Spesialis Kepabeanan dari menteri keuangan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) RPMK Spesialis Kepabeanan, dikutip pada Senin (23/9/2024).
Kendati demikian, menteri keuangan mendelegasikan wewenang pemberian izin spesialis kepabeanan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan (PPPK). Dengan kata lain, izin spesialis kepabeanan akan diberikan oleh kepala PPPK.
RPMK tersebut pun telah memerinci 11 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa memperoleh izin sebagai spesialis kepabeanan. Pertama, warga negara indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah negara Indonesia.
Kedua, paling rendah berpendidikan diploma tiga (D3) atau setara. Ketiga, lulus ujian sertifikasi spesialis kepabeanan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Keempat, telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL_ paling sedikit 12 satuan kredit poin (SKP) dalam 2 tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi spesialis kepabeanan telah melewati masa 2 tahun.
Kelima, memiliki pengalaman kerja di bidang kepabeanan paling sedikit 1 tahun terakhir. Keenam, menjadi anggota asosiasi spesialis kepabeanan. Ketujuh, status wajib pajak valid. Kedelapan, tidak sedang bekerja atau memiliki jabatan pada lembaga pemerintahan atau lembaga negara.
Kesembilan, tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin spesialis kepabeanan. Kesepuluh, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
Kesebelas, dalam hal pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) atau pensiunan PNS yang pernah mengabdikan diri di DJBC harus memenuhi 2 syarat berikut:
Namun, syarat kedelapan tidak berlaku bagi pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan. Nanti, permohonan izin spesialis kepabeanan bisa diajukan kepada kepala PPPK secara elektronik dengan melampirkan dokumen yang membuktikan pemenuhan syarat serta sejumlah dokumen lainnya.
Dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan tersebut di antaranya adalah surat pernyataan memiliki atau tidak memiliki hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan PNS di DJP.
Perlu diperhatikan, ketentuan syarat tersebut masih berupa rancangan. Guna mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, PPPK pun kini tengah membuka konsultasi publik mengenai rancangan tersebut. Konsultasi publik tersebut dibuka hingga 25 September 2024. Simak Susun RPMK tentang Spesialis Kepabeanan, PPPK Minta Masukan Publik (rig)
