BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu menjadi bagian dari tim penyusunan neraca moneter Sumber Daya Alam (SDA) sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No.46/2017 tentang Ekonomi Lingkungan Hidup. Cara Negeri Tirai Bambu tengah dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Penilaian DJKN Kurniawan Nizar. Menurutnya, cara China dalam pelestarian Panda layak dijadikan contoh. Pasalnya, langkah China bukan hanya pada aspek konservasi yang dilihat, tetapi juga memberikan kontribusi pada penerimaan negara melalui penyewaan hewan endemik kepada negara lain.
"Kita sedang hitung nilainya dan teknik perhitungan dengan mencontoh China dalam rent capture Panda," katanya di Kantor DJKN, Jumat (8/11/2019).
Menurutnya, Indonesia bisa mencontoh kebijakan China sehingga dapat mendeversifikasi sumber penerimaan negara terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA terbarukan. Kurniawan menyatakan, China mendapat pemasukan sekitar US$1 juta dari skema penyewaan Panda kepada negara lain.
Dia melanjutkan, Indonesia mempunyai potensi besar dalam keanekaragaman hayati termasuk hewan endemik. Oleh karena itu, selain mendukung kegiatan konservasi, pemerintah tengah melihat opsi inovasi kebijakan untuk bisa menambah penerimaan negara.
Deretan satwa endemik seperti Komodo, Badak dan Burung Cendrawasih menurutnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan negara. Namun demikian, skema penyewaan nantinya harus dilakukan secara hati-hati untuk menjamin kelestarian dalam jangka panjang.
Bila jadi terlaksana maka pos PNBP SDA Indonesia tidak hanya bersumber pada komoditas yang sudah pasti habis di masa depan seperti hasil tambang dan migas. Melalui pengelolaan yang tepat maka keanekaragaman hayati Indonesia bisa berfungsi sebagai pos penerimaan yang berkelanjutan kepada keuangan negara.
"Untuk SDA itu mempunyai penanganan khusus agar ada kesinambungan ekonomi. Di situ ada isu kerusakan alam dan lingkungan. DJKN sedang berkontribusi dalam penyusunan neraca SDA," paparnya.
Ke depan dengan adanya neraca SDA, sambungnya, pemerintah berbagi data nilai ekonomis SDA, mulai dari data cadangan SDA serta hubungannya dengan proses pembangunan nasional.
Dengan data tersebut, diharapkan dapat menjadi landasan otoritas dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan SDA untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. (Bsi)
