BERITA TERKINI
HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam berencana untuk mengenakan pajak atas rumah kedua dan seterusnya yang dimiliki oleh orang pribadi guna membatasi spekulasi properti dan adanya kelebihan pasokan rumah.
Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Keuangan Vietnam beberapa waktu lalu, hingga saat ini usulan tersebut masih belum jelas kapan akan diimplementasikan. Namun, rencana tersebut telah masuk dalam pembahasan Undang-Undang Pajak Properti.
“Undang-Undang Pajak Properti masuk dalam program penyusunan undang-undang jangka menengah tahun 2016-2020. Kementerian Keuangan Vietnam tengah mengkaji usulan pajak rumah kedua dan seterusnya ini dalam revisi undang-undang tersebut,” ungkap pernyataan dari Kementerian Keuangan Vietnam, Senin (14/8).
Di negara-negara OECD, pendapatan dari sektor pajak properti mencapai 2% dari produk domestik bruto (PDB), sementara di negara-negara berkembang pencapaiannya hanya sebesar 0,6%.
Di Vietnam, pembelian perumahan meningkat seiring pendapatan rata-rata per kapita meningkat dari $1.400 pada 2013 menjadi $2.200 pada 2016. Diperkirakan akan meningkat menjadi $3.400 pada 2020.
Di Vietnam, tidak ada Undang-Undang Pajak Properti khusus, namun ada pajak yang berkaitan dengan properti seperti pajak penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Kendati demikian, kebijakan tersebut belum menghasilkan sumber pendapatan yang stabil untuk anggaran negara.
Perpajakan pemilik rumah, pertama kali diajukan pada 2010 namun draf tersebut diubah dan disetujui sebagai undang-undang pajak penggunaan lahan non-pertanian.
Pemerintah kemudian menyarankan tiga solusi perpajakan. Pertama, mengenakan tarif pajak tunggal sebesar 0,03% pada rumah dengan nilai VND500 juta atau lebih. Kedua, pajak rumah berdasarkan wilayahnya. Ketiga, pajak 0% untuk rumah senilai hingga VND500 juta, dan pajak 0,03% sisanya.
Majelis Nasional pernah membahas perpajakan untuk rumah kedua dan seterusnya yang dibeli untuk membatasi spekulasi pada 2016, namun masih belum jelas kapan pajak tersebut akan diterapkan. Ini akan tergantung pada kondisi pasar dan faktor lainnya.
Kementerian Keuangan Vietnam, dilansir dalam vietnamnet.vn, pada akhir 2016 mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki rumah kedua tidak perlu membayar pajak untuk rumah keduanya yang mereka beli pada 2017. (Amu)
