BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SUBANG, DDTCNews - Pemkab Subang, Jawa Barat menggencarkan penagihan aktif untuk mengumpulkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan (PBB-P2).
Kabid PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andri Dharmawan menyampaikan sebagian besar ASN Bapenda dikerahkan untuk melakukan penagihan aktif PBB-P2. Sekitar 80% SDM Bapenda ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan melakukan penagihan pajak kepada masyarakat.
"Tadi sudah ada koordinasi dengan para camat, untuk kita turun langsung ke lapangan melakukan penagihan. Artinya kita tetap kerja optimal guna raih target PBB, meski dalam kondisi yang cukup sulit," katanya dikutip pada Kamis (2/9/2021).
Andri menjelaskan upaya penagihan pajak merupakan langkah lanjutan setelah pemerintah memberikan insentif pemutihan denda pajak. Selain memberikan pemutihan denda, Pemkab Subang juga memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dari 30 September 2021 menjadi 31 Desember 2021.
Menurutnya, pemberian insentif tidak hanya dinikmati oleh masyarakat dan pelaku usaha yang membayar PBB-P2. Pelaku usaha yang memungut pajak dari konsumen seperti pengusaha restoran, hotel, parkir, dan hiburan juga mendapatkan fasilitas serupa. Oleh karena itu, ujar Andri, sudah saatnya pemkab melakukan optimalisasi penerimaan.
"Itu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan yah, kita juga optimalkan penagihan ke lapangan. Pada kesempatan itu juga kita bisa inventarisir kesulitan atau kendala di lapangan apa," terangnya.
Andri berharap kegiatan penagihan aktif mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah. Dia menegaskan proses membayar pajak sudah jauh lebih mudah dengan berbagai saluran pembayaran secara konvensional dan online.
"Sekarang sudah banyak loket-loket pembayaran PBB yah. Bisa ke Bank BJB, Kantor Pos Indonesia, aplikasi di android juga bisa, bahkan di Bumdes juga bisa. Jadi saya harap dengan beragam tempat pembayaran tersebut, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembayaran," imbuhnya seperti dilansir pasundanekspres.co. (sap)
