Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Begini Tren Insentif Pajak yang Ditawarkan di KEK Negara Berkembang

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Tren Insentif Pajak yang Ditawarkan di KEK Negara Berkembang

BANYAK negara berkembang di dunia yang membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menarik investasi asing. Salah satu daya tarik yang ditawarkan biasanya berupa insentif pajak yang berbeda dari investor di luar KEK.

Organisation for Economic Co-operation Development (OECD) pada awal 2022 merilis working paper berjudul Building an Investment Tax Incentives Database: Methodology and Initial Findings for 36 Developing Countries.

Working paper tersebut disusun oleh Alessandra Celani, Luisa Dressler, dan Martin Wermelinger. Working paper ini menampilkan tinjauan mendalam mengenai pemberian insentif pajak pada KEK oleh 36 negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Dari angka tersebut, 28 negara di antaranya membuat KEK dengan bentuk beragam, seperti zona ekonomi khusus, zona industri, zona bebas, zona pengembangan, dan zona pemrosesan ekspor.

Kebanyakan KEK menggunakan insentif tax exemption untuk menarik investor. Sebanyak 64% atau 18 dari 28 negara berkembang yang memiliki KEK memberikan setidaknya 1 tax exemption secara penuh untuk sementara waktu kepada investor. Adapun 25% memberikannya secara permanen.

Skema insentif berupa penurunan tarif pajak tergolong lebih jarang digunakan di KEK, tetapi masih tersedia pada beberapa negara. Adapun tax exemption berbasis pengeluaran, seperti tunjangan pajak dan kredit pajak, lebih jarang diterapkan di KEK karena masing-masing hanya 25% dan 4% dari 28 negara.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Apabila melihat kebijakan insentif pajak di luar KEK, kebanyakan negara berkembang juga memberikan insentif tax exemption secara penuh untuk sementara waktu. Tercatat 61% atau 22 dari 36 negara berkembang memberikan tax exemption secara penuh untuk sementara waktu, sedangkan 25% memberikan secara permanen.

Meskipun tax exemption di luar KEK sering kali dikaitkan dengan sektor atau lokasi tertentu, kelayakan memperoleh manfaat dari insentif di dalam KEK biasanya bergantung pada kegiatan ekspor.

Melalui kegiatan ekspor di dalam KEK, negara biasanya akan memberikan tarif preferensial terhadap pendapatan dari ekspor atau ketika suatu perusahaan mencapai tingkat ekspor tertentu agar mendapatkan insentif.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Kedua desain kebijakan tersebut untuk mempromosikan ekspor yang diharapkan memberi dampak lebih besar pada perekonomian. Misalnya, Zona Ekspor Bebas Belarus membebaskan pendapatan ekspor dari semua bisnis yang beroperasi di dalam zona tersebut untuk sementara.

Kemudian, Madagaskar memberikan pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan selama 5 tahun apabila perusahaan mengekspor setidaknya 95% dari output mereka.

Sehubungan dengan penurunan tarif PPh badan, kebijakan ini lebih mungkin terjadi di luar ketimbang di dalam KEK. Meski demikian, pada negara yang memberlakukan kebijakan tersebut di dalam KEK, tingkat penurunan tarifnya rata-rata relatif lebih besar.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Penurunan tarif PPh badan di bawah tarif normal yang berlaku di luar KEK terjadi di 16 negara. Sementara itu, skema insentif ini hanya diberikan oleh 4 negara yang menawarkannya di dalam KEK. Namun, penurunan tarif PPh badan di dalam KEK tersebut diberikan secara lebih signifikan yakni setara dengan 45% tarif PPh badan normal.

Berikut ini tren pemberian insentif pajak di dalam dan luar KEK pada 39 negara berkembang.

Kredit pajak
a. di dalam KEK 1 dari 28 negara (4%)
b. di luar KEK 4 dari 36 negara (11%).

Pengurangan tarif pajak secara sementara
a. di dalam KEK 4 dari 28 negara (14%)
b. di luar KEK 16 dari 36 negara (44%).

Tax allowance
a. di dalam KEK 6 dari 28 negara (21%)
b. di luar KEK 23 dari 36 negara (64%)

Tax exemption secara penuh dan diberikan permanen
a. di dalam KEK 7 dari 28 negara (25%)
b. di luar KEK 6 dari 36 negara (17%)

Pengurangan tarif pajak secara permanen
a. di dalam KEK 7 dari 28 negara (25%)
b. di luar KEK 16 dari 36 negara (44%)

Tax exemption secara penuh dan diberikan sementara
a. di dalam KEK 18 dari 28 negara (64%)
b. di luar KEK 22 dari 36 negara (61%)

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Topik : narasi data, statistik pajak, insentif pajak, negara berkembang, pajak, Kawasan Ekonomi Khusus, KEK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus