Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apakah Penghasilan Notaris Masuk Kriteria Insentif PPh Final DTP?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apakah Penghasilan Notaris Masuk Kriteria Insentif PPh Final DTP?

Pertanyaan:
SAYA adalah manajer keuangan di bagian building management salah satu apartemen di Jakarta. Pada bulan ini, saya berencana untuk melakukan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas apartemen yang kami kelola dengan menggunakan jasa notaris.

Notaris tersebut melampirkan surat keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Surat tersebut menyatakan atas penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final sebesar 0,5%.

Pertanyaan saya, apakah surat keterangan ini berlaku untuk transaksi perpanjangan sertifikat HGB yang akan saya lakukan? Selain itu, apakah surat keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP)?

Aina, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Aina atas pertanyaannya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP 23/2018, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarifnya ditentukan sebesar 0,5% sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP 23/2018.

Namun demikian, tidak seluruh penghasilan dikenakan PPh final sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 23/2018. Dalam Pasal 2 ayat (3) PP 23/2018, terdapat pengecualian penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final yaitu:

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  3. penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Selanjutnya, sesuai Pasal 2 ayat (4) PP 23/2018 yang dimaksud dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi;
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Sementara yang dimaksud dengan surat keterangan merujuk pada Pasal 9 ayat (2) PP 23/2018, yaitu surat keterangan yang diterbitkan dirjen pajak dan menyatakan wajib pajak bersangkutan dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP 23/2018.

Adapun profesi notaris termasuk ke dalam tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sesuai Pasal 2 ayat (4) PP 23/2018. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PP 23/2018 penghasilan yang diterima oleh notaris dikecualikan dari PPh yang bersifat final. Oleh karena itu, dirjen pajak tidak mungkin menerbitkan surat keterangan sesuai Pasal 9 ayat (2) PP 23/2018.

Terkait dengan insentif PPh final DTP yang diatur dalam Pasal 5 PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020, penghasilan notaris tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut karena penghasilan yang diterima oleh notaris dikecualikan dari PPh yang bersifat final.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research ini menayangkan artikel setiap Selasa dan Kamis, terutama untuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke alamat email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PPh final DTP, UMKM, PP 23/2018
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 12:02 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 11:20 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 08:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK