Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Alat Rapid Test Masih Bisa Dapat Fasilitas Perpajakan?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apakah Alat Rapid Test Masih Bisa Dapat Fasilitas Perpajakan?

Pertanyaan:
SAYA Khurnais, pegawai bagian administrasi dan keuangan di perusahaan importir dan distributor alat-alat kesehatan. Saya ingin menanyakan apa benar saat ini alat rapid test tidak lagi mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berdasarkan PMK 34/2020?

Jika benar, saat ini alat kesehatan apa saja yang masih diberikan fasilitas? Kemudian, apakah terdapat perubahan ketentuan terkait dengan pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tersebut?

Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaan Pak Khurnais. Pertama-tama, perlu diketahui, PMK 34/2020 telah mengalami dua kali perubahan, terakhir oleh PMK 149/2020. Dalam aturan terbaru tersebut terdapat beberapa penyesuaian, termasuk didalamnya perubahan Lampiran A.

Lampiran peraturan tersebut memuat berbagai jenis barang yang dapat diberikan fasilitas kepabean dan/atau cukai serta fasilitas kepabean. Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan yang dimaksud berupa:

  1. pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
  2. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
  3. dibebaskan dari pungutan PPh pasal 22.

Adapun alat rapid test sudah tidak lagi termasuk kelompok barang yang mendapat fasilitas kepabean dan/atau cukai serta perpajakan. Namun, ada beberapa jenis barang yang mendapatkan fasilitas, termasuk kelompok produk PCR Test untuk uji kualitatif Covid-19.

Dalam pasal 3 PMK 34/2020, untuk mendapatkan fasilitas kepabean dan/atau cukai serta perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.

Adapun permohonan tersebut paling sedikit dilampiri dengan:

  1. identitas orang;
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. perincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya; dan
  4. uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang dimintakan fasilitas kepabean dan/atau cukai serta perpajakan.

Permohonan ini disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia National Single Window.

Dalam hal terdapat ganguan operasional atas portal DJBC atau Sistem Indonesia National Single Window, permohonan dapat disampaikan secara tertulis disertai dengan:

  1. lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk hard copy.
  2. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpanan data elektronik dalam bentuk softcopy.

Adapun mekanisme pengajuan tidak diperlukan untuk impor barang kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB US$500 per penerima barang per kiriman dan diselesaikan menggunakan Consignment Note (CN).

Selain itu, mekanisme pengajuan juga tidak dibutuhkan untuk barang bawaan penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB US$500 untuk setiap kedatangan dan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme customs declaration.

Selanjutnya, fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas barang kiriman diberikan setelah penyelenggara pos atau penerima barang menyampaikan NPWP dalam CN. Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat membantu Bapak.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 149/2020, rapid test, PCR test

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Selasa, 03 Agustus 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Cegah Kecurangan Pajak, Pemerintah Minta Fiskus Kerja Lebih Keras