MESIR

Dana Stimulus Ditambah, 4 Sektor Usaha Ini Jadi Prioritas

Dian Kurniati | Kamis, 28 Mei 2020 | 10:21 WIB
Dana Stimulus Ditambah, 4 Sektor Usaha Ini Jadi Prioritas

Ilustrasi.

KAIRO, DDTCNews—Pemerintah Mesir menambah paket stimulus sebesar 50 miliar pound Mesir atau sekitar Rp44,3 triliun dalam rangka memulihkan perekonomian akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.

Paket stimulus baru itu diusulkan Menteri Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Hala El-Said. Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah akan membebaskan pajak properti hotel selama enam bulan.

"Stimulus tersebut juga termasuk pembebasan enam bulan pada pajak real-estate untuk hotel dan penurunan 8% atas suku bunga pinjaman bank untuk industri pariwisata,” kata Hala El-Said, Rabu (27/5/2020).

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

El-Said menjelaskan paket stimulus tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan sejumlah sektor usaha yang terdampak. Sektor usaha yang menjadi prioritas pemerintah antara lain real estate, pariwisata, pertanian dan manufaktur.

Untuk real estate, pemerintah memberikan pembebasan pajak selama tiga bulan. Sementara untuk manufaktur, pemerintah memberikan diskon harga gas alam dan listrik guna membantu pemulihan pasca-pandemi.

Dampak Pandemi
MENURUT El-Said, pandemi telah berdampak terhadap rencana kebijakan fiskal pemerintah tahun depan. Salah satunya, belanja kesehatan yang meningkat hingga 69%, termasuk untuk perluasan rumah sakit dan unit perawatan primer.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Penerbangan dari dan ke Mesir juga masih ditangguhkan. Sejak pemberlakukan karantina atau lockdown pada 19 Maret, semua penerbangan terpaksa ditangguhkan. Pemerintah kala itu berencana membuka penerbangan pada 31 Maret.

Namun dalam perjalanannya, penangguhan seluruh penerbangan sampai dengan saat ini masih diberlakukan pemerintah, kecuali penerbangan khusus untuk memulangkan pekerja migran.

Akibatnya, sektor pariwisata terpukul dan banyak orang kehilangan pekerjaan. "Pemerintah berharap pemberian lebih banyak bantuan akan memungkinkan perusahaan tetap bertahan selama krisis," kata El-Said dilansir dari Arabnews.

Baca Juga:
RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Upaya pemerintah melindungi pelaku usaha mendapat dukungan dari DPR. Beberapa waktu yang lalu, DPR menyetujui proposal pemerintah untuk membebaskan pajak lahan pertanian selama dua tahun.

Sejak Juni 2017, pemerintah menangguhkan pajak atas lahan pertanian selama tiga tahun dan akhir berakhir bulan depan. Namun, pandemi virus Corona menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR untuk memperpanjang kebijakan itu hingga 2022. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

28 Mei 2020 | 10:37 WIB

Terlihat jelas sektor usaha yang terdampak paling besar di Mesir dan insentif dari pemerintah Mesir difokuskan pada sektor usaha tersebut. Setiap negara telah berusaha yang terbaik untuk menangani dampak pandemi ini khususnya melalui pemberian insentif pajak👍

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu