PROVINSI SUMATERA UTARA

Awas, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan mulai 26 Maret - 29 Mei 2020

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 April 2020 | 11:04 WIB
Awas, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan mulai 26 Maret - 29 Mei 2020

Ilustrasi.

MEDAN, DDTCNews—Di tengah pandemi virus Corona, Pemprov Sumatera Utara menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan menghapuskan denda PKB, biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara Riswan mengatakan peniadaan denda PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ itu akan dilakukan mulai 26 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020.

“Pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berlaku. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama Pembina Samsat Provinsi Sumut Nomor: B/01/III/2020 tentang Pelayanan Samsat dalam Upaya Antisipasi Penyebaran Covid-19,” ujarnya di Medan, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga:
Cek Aturan Pajak Daerah Terbaru, Ada 9 Jenis Tarif PBB di Kota Kediri

Riswan mengatakan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19, masyarakat diminta dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor secara online. “Bayar melalui online juga bisa dilakukan, ini dilakukan untuk mengantisipasi kontak langsung,” katanya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan M Reza Chairul menambahkan untuk pelayanan langsung hanya dapat dilakukan di Kantor Samsat Induk Medan Utara dan Kantor Samsat Induk Medan Selatan, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Selain peniadaan denda PKB, dalam kesepakatan bersama itu juga memutuskan, pelayanan Samsat di corner mall, gerai, drive thru, dan bus untuk sementara ditutup terhitung tanggal yang sama dengan peniadaan denda PKB, atau sampai waktu yang diberitahukan kemudian.

Baca Juga:
Tingkatkan Kepatuhan Warga, Pemprov Luncurkan Program Tabungan Pajak

Reza menambahkan wajib pajak saat datang Kantor Samsat agar melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh, memasuki ruangan penyemprotan disinfektan, wajib cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, serta menggunakan masker dan sarung tangan standar kesehatan.

Sistem antrean dan tempat duduk di ruang tunggu menerapkan pola social distancing. “Sementara proses pengesahan STNK 1 tahun dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dapat juga melalui aplikasi online melalui Android dengan nama Samolnas,” katanya seperti dilansir medan.tribunnews.com. (Bsi).

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

03 April 2020 | 13:09 WIB

gimana terhadap cek pisik dan tnkb pajak 5 tahunan

03 April 2020 | 08:46 WIB

apakah ajak yg sudah mati bertahun bisa di putihkan juga di pemutihan tahun ini?

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:00 WIB PROVINSI SUMATERA BARAT

Tingkatkan Kepatuhan Warga, Pemprov Luncurkan Program Tabungan Pajak

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:30 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dorong Pemilik Kendaraan Balik Nama, Pemprov Gelar Pemutihan Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 02 Mei 2024 | 12:00 WIB INFLASI TAHUNAN

Inflasi Turun Jadi 3 Persen pada April 2024, Ini Kata BPS

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

Setoran Pajak Hanya Tumbuh 3%, DJP Jakarta Pusat Fokuskan Pengawasan

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Sederet Kriteria Barang Kiriman Hasil Perdagangan

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:30 WIB PERMENDAG 7/2024

Pembebasan Batasan Impor Kiriman PMI Berlaku Surut Sejak Akhir 2023

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:21 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Piutang Kepabeanan-Cukai Capai Rp46 Triliun, DJBC Optimalkan Penagihan

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:00 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Pendaftaran CASN Akan Dibuka, K/L Diminta Lengkapi Perincian Formasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Pengembalian Pembayaran Pajak Hingga Maret 2024 Rp83,51 triliun